Hampir Tembus 100 Persen! TKD Kalsel 2025 Capai Rp30,13 Triliun

BANJARMASIN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengatakan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) di provinsi itu hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56 persen dari total pagu Rp30,57 triliun, telah berperan mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis, mengatakan TKD menjadi instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“TKD berperan strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal dan peningkatan pelayanan publik di daerah,” kata Catur.

Ia menjelaskan, penyaluran TKD di Kalimantan Selatan sepanjang 2025 didominasi oleh dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp17,06 triliun atau 98,75 persen dari pagu dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp8,54 triliun atau 99,53 persen dari pagu.

Berdasarkan kinerja penyaluran kepada 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42 persen, sedangkan Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 96,91 persen.

Selain itu, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp403,40 miliar atau 95,75 persen, dengan bidang kesehatan dan keluarga berencana mencatatkan nominal tertinggi sebesar Rp280,33 miliar. Sementara DAK Nonfisik tersalurkan sebesar Rp2,57 triliun atau 97,91 persen, yang sebagian besar digunakan untuk tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebesar Rp1,45 triliun.

Catur menambahkan, dana desa juga tersalurkan sebesar Rp1,37 triliun atau 92,51 persen. Dana Desa tahap pertama telah disalurkan 100 persen kepada 1.871 desa, sedangkan penyaluran tahap kedua earmark tersalurkan pada 1.870 desa dan non-earmark pada 1.154 desa seiring kebijakan penghentian penyaluran.

Selain itu, realisasi insentif fiskal di Kalimantan Selatan pada 2025 mencapai 100 persen sebesar Rp182,28 miliar, dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima tambahan Rp5,67 miliar atas kinerja penurunan stunting.

“Memasuki Tahun Anggaran 2026, kami berkomitmen terus memperkuat pendampingan dan pemantauan agar pemanfaatan TKD semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” ujar Catur.