Dedi Bikin Gebrakan: Puluhan BUMD Jabar Mau Dilebur Sekaligus Pekan Depan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan skema pembentukan super holding yang akan mulai dijalankan pekan depan.

Kebijakan ini menandai perubahan mendasar dalam tata kelola perusahaan daerah yang selama ini dinilai tidak efisien dan minim akuntabilitas.

Langkah radikal tersebut diarahkan untuk mengakhiri keberadaan “BUMD hantu”, yakni entitas yang secara administratif masih tercatat namun tidak memiliki kegiatan usaha nyata maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Melalui integrasi ke dalam satu holding, pemerintah provinsi ingin memastikan seluruh BUMD berada dalam satu sistem pengawasan, manajemen, dan standar kinerja yang terukur.

Selain aspek efisiensi, kebijakan ini juga mengandung pesan politik yang kuat. Dedi menegaskan pemutusan praktik lama penempatan tim sukses kepala daerah ke posisi direksi atau komisaris BUMD, yang selama ini kerap menjadi sumber konflik kepentingan dan melemahkan profesionalisme.

Dengan struktur super holding, rekrutmen manajemen diharapkan berbasis kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan politik.

Jika berjalan konsisten, restrukturisasi ini berpotensi meningkatkan daya saing BUMD Jawa Barat sekaligus memperbaiki kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah provinsi menjaga independensi manajemen holding dari intervensi politik di tahap implementasi.

"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis (22/1).

Dedi menegaskan, konsep ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan di tingkat nasional. Ia menilai, konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dianggap tidak menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah.

Dalam keterangannya, Dedi secara terbuka membedah salah satu praktik inefisiensi yang ia temukan, yakni skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp350 juta per unit tiap tahunnya.

"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," ucap Dedi.

Dedi menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun gagal mengelola risiko finansial secara benar. Ia merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.

"Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," ujarnya.

Poin paling krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Dedi menyatakan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan.

Menurutnya, pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas karena orientasi perusahaan adalah finansial, bukan politik.

Melalui super holding ini, Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hilirisasi ekonomi daerah guna memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jawa Barat.

"Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," tuturnya.