Pramono: Bank Pembangunan Daerah Jangan Diintervensi Politik

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya profesionalisme dalam mengelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar mampu bertahan dan bersaing di tengah dinamika ekonomi nasional ataupun global. Hal tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1).

Forum yang mengusung tema “Resiliensi, Endurance, dan Daya Tahan BPD di Tengah Perubahan” itu dihadiri perwakilan dewan komisaris BPD dari berbagai daerah. Pramono menyebut forum tersebut sebagai ruang strategis untuk memperkuat peran bank daerah sebagai motor penggerak ekonomi regional.

Menurut Pramono, BPD memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan penguatan ekonomi lokal. Maka,penguatan permodalan, tata kelola, serta pengawasan harus menjadi prioritas bersama.

“BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, penguatan BPD perlu terus didorong melalui permodalan yang memadai, kolaborasi yang solid, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris,” ujarnya.

Pramono secara tegas minta pemerintah daerah menghentikan praktik intervensi berlebihan terhadap manajemen BPD. Dia menilai campur tangan politik dan kepentingan nonprofesional menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan bank daerah.

“Jika ingin BPD maju, pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus intervensi. Selama masih ada cawe-cawe, BPD tidak akan berkembang. Profesionalisme adalah kata kuncinya,” tegas Pramono.

Dia mencontohkan pola pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan seleksi berbasis kompetensi.

Pemprov, kata dia, memberikan ruang kerja yang luas kepada jajaran direksi dan komisaris yang dipilih secara profesional untuk menjalankan fungsi bisnis secara optimal.

Pramono juga menyinggung kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional yang mencapai sekitar 16,39 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan peran ekonomi yang besar tersebut, pengelolaan BUMD dan bank daerah secara sehat dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pramono berharap Rakernas FKDK BPDSI dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di tiap-tiap daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris sekaligus meningkatkan sinergi antara BPD dan pemerintah daerah.

“Saya berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan bernilai tambah,” katanya.