Pemprov NTB Aktifkan Komando Terpadu Atasi Dampak Cuaca Ekstrem

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi pada dasarian III Januari 2026 atau periode 21–31 Januari.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dini dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

"Koordinasi lintas OPD sudah kami lakukan melalui penguatan posko siaga hidrometeorologi dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin BPBD sebagai leading sektor kebencanaan," ujarnya di Mataram, Kamis (22/1).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat di wilayah lereng Gunung Rinjani hingga Gunung Tambora.

Analisa BMKG menyebut ada potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen yang diprediksi terjadi di sekitar wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora.

Ia mengatakan pemerintah mencermati informasi prakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di kawasan lereng Rinjani dan Tambora tersebut.

"Dua wilayah ini memang zona penting karena menjadi sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang," katanya.

Sejumlah perangkat daerah, katanya, telah digerakkan sesuai tugas masing-masing untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat fenomena cuaca ekstrem.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan fungsi drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, dan lokasi rawan longsor maupun banjir dalam kondisi siap, termasuk penanganan darurat bila terjadi kerusakan akses jalan.

Di sektor pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pendampingan kepada petani, mengantisipasi potensi gagal panen, serta mendorong penyesuaian pola tanam dan perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan.

Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, dapur umum, dan dukungan bagi warga terdampak bila terjadi evakuasi.

Pemprov NTB juga melibatkan TNI/Polri, Basarnas, Tagana, relawan, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa sebagai penguatan respons di lapangan.

Ia mengatakan koordinasi dibangun sejak dini agar risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga, serta paling penting kawasan sentra pangan bisa terus berproduksi.

"Intinya, koordinasi tidak menunggu kejadian, tetapi berbasis prakiraan dan pencegahan," katanya.