Stok Batu Bara Aman, Tapi Listrik Sering Padam: Benarkah Masalah Ada di Tata Kelola PLN?

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) dalam kondisi aman, dan menepis anggapan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah disebabkan oleh kekurangan pasokan energi primer tersebut.

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Namun pemerintah, melalui penugasan kepada perusahaan batu bara nasional, telah menjamin pasokan hingga 180–190 juta ton per tahun, jauh di atas kebutuhan.

“Jadi tidak ada masalah di pasokan batu bara. Yang terjadi ini lebih pada persoalan teknis operasional dan distribusi di tubuh PLN,” kata Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (21/6).

Ia menegaskan bahwa proses pengiriman batu bara hingga ke pembangkit listrik (power plant) merupakan tanggung jawab manajemen logistik PLN, bukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).

“Teknis sampai ke pembangkit itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah masuk ranah operasional PLN,” ujarnya.

Bahlil juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk mempercepat penanganan gangguan dan memastikan pemadaman tidak kembali terjadi.

“Saya sudah minta PLN segera melakukan langkah-langkah terukur dan komprehensif agar tidak ada lagi pemadaman yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Gangguan Dua Pembangkit

Sementara itu, PLN sebelumnya menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar yang dikelola Independent Power Producer (IPP).

Dua pembangkit tersebut terpaksa keluar dari sistem kelistrikan, sehingga menurunkan kapasitas pasokan secara signifikan.

“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Jawa yang menyebabkan keduanya keluar dari sistem,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

PLN bersama mitra kini tengah melakukan perbaikan dan mengerahkan tim teknis untuk mempercepat pemulihan sistem.

Namun, penjelasan ini memunculkan pertanyaan lanjutan terkait ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama karena gangguan berdampak langsung pada aktivitas publik dan sektor industri.

Produksi Terganggu

Di sisi lain, pemadaman listrik yang terjadi selama beberapa minggu terakhir mulai memicu keluhan dari pelaku usaha. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang menyebut gangguan listrik telah mengganggu aktivitas industri di kawasan tersebut.

“Pemadaman ini jelas mengganggu operasional dunia usaha, terutama industri yang sangat bergantung pada listrik stabil,” kata Ketua BPC HIPMI Karawang, David.

Ia menilai pemadaman yang berlangsung 3–5 jam pada jam produktif berdampak pada terhentinya produksi, terganggunya layanan, hingga potensi kerugian ekonomi.

HIPMI Karawang juga meminta PLN memberikan jadwal pemadaman yang lebih transparan serta mempertimbangkan jam kerja industri agar dampaknya tidak meluas.

Pemadaman listrik bergilir dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026, termasuk di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Gangguan juga berdampak pada fasilitas publik, perkantoran, hingga rumah sakit.

PLN menyebut langkah “manajemen beban” dilakukan secara terbatas untuk menjaga sistem tetap stabil, namun kondisi ini tetap menimbulkan pertanyaan soal keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional.

“Manajemen beban bersifat sementara dan akan dihentikan bertahap seiring perbaikan sistem,” kata EVP Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto.