Penyebab Banjir Jakarta Bukan Lagi Perkara Cuaca Ekstrem

JAKARTA - Banjir kembali merendam Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bekasi dalam beberapa hari terakhir akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai ke permukiman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat puluhan RT terdampak setelah debit air meningkat dan melampaui kapasitas saluran.

Curah hujan ekstrem dinilai tidak diimbangi dengan sistem penyerapan air yang memadai di kawasan perkotaan. Kondisi ini membuat limpasan air hujan langsung mengalir ke permukaan tanpa sempat terserap tanah.

Peneliti Limnologi Badan Riset dan Inovasi Nasional M Fakhrudin menjelaskan perubahan tata guna lahan di wilayah hulu serta masifnya urbanisasi memperparah risiko banjir Jabodetabek. Penurunan muka tanah di Jakarta juga memperburuk kondisi karena memperlambat aliran air menuju laut.

Jakarta sebagai kota dengan kepadatan tinggi memiliki topografi relatif datar yang membuat air sulit mengalir cepat ke hilir. Situasi ini semakin kompleks ketika volume air kiriman dari Bogor dan sekitarnya datang bersamaan dengan hujan lokal.

"Urbanisasi ini sebenarnya perumpamaannya kalau sebelum ada perumahan, air banyak meresap ke tanah plus juga tertahan di permukaan. Sekarang kondisi berubah karena area resapan berkurang dan aliran air menjadi lebih cepat ke wilayah hilir," ujar Fakhrudin.

Fakhrudin juga menyoroti fenomena pasang air laut yang sering terjadi di pesisir Jakarta sebagai faktor tambahan yang memperbesar ancaman banjir. Kondisi pasang membuat aliran air dari darat tertahan sehingga meningkatkan genangan di kawasan permukiman.

"Drainase di Jakarta memang didesain pada hujan-hujan tertentu. Harusnya desain drainase disesuaikan dengan intensitas hujan yang semakin meningkat dan periode ulang yang semakin pendek," kata Fakhrudin.

Ia mengusulkan pembangunan sistem drainase berbasis periode ulang ekstrem agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Artinya, kapasitas drainase harus mampu menampung hujan besar dengan peluang kejadian sekitar satu persen setiap tahun.

Menurut Fakhrudin, pendekatan tersebut penting agar Jakarta tidak terus berada dalam siklus banjir tahunan yang merugikan warga dan perekonomian. Tanpa penyesuaian infrastruktur air dan pengendalian tata ruang, risiko banjir diproyeksikan terus meningkat.

Dampak banjir tidak hanya menyentuh sektor permukiman, tetapi juga aktivitas ekonomi warga seperti perdagangan, transportasi, dan layanan publik. Gangguan ini berpotensi menekan produktivitas masyarakat serta memperbesar beban anggaran penanganan bencana daerah.