Kemiskinan Jadi PR Besar, Tahun Ini Pemerintah Pasang Fokus Utama

JAKARTA – Pengentasan kemiskinan bukan sekadar urusan angka di laporan atau grafik di meja rapat. Ini soal bagaimana orang bisa hidup lebih layak, punya penghasilan yang cukup, dan tak lagi harus memilih antara makan hari ini atau kebutuhan besok.

Karena kemiskinan bukan cuma tentang kurang uang, tapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja.

Upaya mengurangi kemiskinan jadi penting karena dampaknya menyentuh banyak sisi kehidupan. Saat masyarakat punya penghasilan yang lebih stabil, roda ekonomi ikut bergerak.

Anak-anak bisa sekolah dengan tenang, orang tua bisa bekerja lebih produktif, dan lingkungan pun tumbuh lebih sehat. Perlahan, rasa cemas soal kebutuhan dasar bisa digantikan dengan harapan.

Pengentasan kemiskinan juga tak bisa dilakukan dengan cara instan. Dibutuhkan kolaborasi—antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat—agar bantuan tidak hanya bersifat sementara, tapi mampu menciptakan kemandirian.

Pelatihan kerja, dukungan usaha kecil, hingga akses permodalan yang adil menjadi bagian penting dari proses ini.

Singkatnya, mengentaskan kemiskinan bukan semata soal memberi bantuan, melainkan membuka jalan. Jalan agar setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bangkit, berkembang, dan menjalani hidup dengan lebih bermartabat.

Karena ketika kemiskinan berkurang, bukan hanya satu kelompok yang diuntungkan, tapi seluruh masyarakat ikut melangkah maju.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Eka Chandra Buana menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1).

Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.

Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.

Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatera menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, berfokus pada pemulihan sosial, ekonomi, serta ketahanan pangan yang terkait erat dengan pengentasan kemiskinan.

“Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatera,” kata dia.