Gubernur Jawa Barat Turun ke Ciremai, Penambangan Disetop dan Warga Disiapkan Jadi Penjaga Hutan

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih turun langsung ke kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai untuk memastikan isu kerusakan lingkungan tidak berhenti sebagai laporan di meja rapat. Inspeksi mendadak dilakukan ke sejumlah titik yang belakangan ramai dibicarakan publik karena dugaan aktivitas penambangan di kawasan konservasi.

Kunjungan lapangan itu diawali dari wilayah Pasawahan pada Kamis (15/1/2026), area yang disebut-sebut mengalami perubahan bentang alam akibat galian batu. Dari lokasi tersebut, Dedi melanjutkan perjalanan menuju objek wisata Telaga Nilem di Desa Kaduela untuk melihat kondisi kawasan secara lebih menyeluruh.

Di sela peninjauan, Dedi berdialog langsung dengan Kepala Balai TNGC Kuningan Toni Anwar sambil menunjukkan bekas galian yang tampak jelas di kaki Gunung Ciremai. Ia menegaskan kehadirannya bukan agenda seremonial dan ingin melihat langsung persoalan di lapangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Ini di kaki Gunung Ciremai nambang batu, lihat, disangkanya saya tidak akan diam-diam sampai ke sini," ujar Dedi Mulyadi sambil memperlihatkan bekas aktivitas penambangan.

Dalam percakapan tersebut, Dedi menilai perdebatan soal kewenangan sering dijadikan alasan untuk membiarkan kerusakan lingkungan berlarut-larut. Menurutnya, fokus utama seharusnya pada pemulihan kawasan yang sudah gundul dan pengelolaan yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.

"Kalau urusan kewenangan, orang bicara kewenangan nggak selesai-selesai. Nanam pohon seremonial, setelah itu ditinggalkan, moal jadi," lanjut Dedi dengan nada kritis.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas skema pemulihan kawasan dengan melibatkan langsung warga sekitar. Warga akan diberi tanggung jawab mengelola lahan hingga dua hektare dan mendapat upah Rp1,5 juta per bulan untuk menanam serta merawat pohon.

"Warga itu menggarap dua hektare, dan satu warga sebulan dikasih satu setengah juta untuk urus pohon," ujar Dedi.

Skema ini dirancang agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas penambangan untuk bertahan hidup.

Dedi juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir seluruh pihak dalam memandang Gunung Ciremai sebagai kawasan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Ia mengingatkan bahwa nilai ekologis kawasan jauh lebih besar dibanding keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengomersialkan Ciremai," tegasnya.

Ia menyebut komitmen tersebut harus menjadi pegangan semua pihak tanpa kecuali.

Meski status TNGC berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Dedi menyatakan Pemprov Jabar tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap kelestarian lingkungan. Anggaran daerah pun siap dikerahkan demi menjaga tanah dan sumber air yang menopang kehidupan masyarakat.

"Saya nanam pohon di TNGC, menggaji rakyat menanam pohon, kewenangan saya bukan, tapi tanggung jawab saya ada," ujarnya.

Selain tambang, pengawasan terhadap pencurian kayu juga menjadi sorotan dalam sidak tersebut. Dedi menilai lemahnya patroli membuka celah penebangan liar, termasuk terhadap kayu bernilai ekonomi tinggi seperti sonokeling.

"Sonokeling itu kayu komersial, tapi kan nggak boleh. Bila perlu nanti Pemprov Jabar ikut membantu menambah jumlah petugas," lanjutnya.

Di akhir kunjungan, Dedi memastikan warga yang sebelumnya terlibat penambangan akan dialihkan perannya menjadi penjaga dan perawat hutan. Skema ini direncanakan berjalan selama masa kepemimpinannya hingga pohon-pohon tumbuh dan kawasan kembali pulih.

Sementara itu, Sekda Kuningan Uu Kusmana menyampaikan apresiasi atas langkah gubernur yang turun langsung ke lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemkab Kuningan untuk menjaga Ciremai sebagai ruang hidup masyarakat lintas generasi.