Pemerintah Siapkan Rp335 Triliun untuk MBG

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 335 triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebagai program nasional yang mendukung peningkatan gizi dan penguatan ekonomi.

Airlangga mengatakan jaminan pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan, dan terukur dalam memastikan keberlangsungan layanan gizi bagi para penerima manfaat.

“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar 335 triliun rupiah, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, kemarin.

Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung target penerima manfaat program MBG sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia pada 2026.

Ia menilai program MBG mampu menggerakkan perekonomian karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga arus kas pelaksana menjadi kuat dan stabil, sekaligus mendorong investasi lokal, usaha kecil, dan ekonomi daerah.

Model bisnis SPPG dinilai menarik karena pembayaran dilakukan sebelum proses produksi, sehingga memberikan kepastian arus kas, mempercepat perputaran modal, dan mendorong replikasi unit dapur baru.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.

Di daerah seperti Lamongan, kata Airlangga, terdapat partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun usaha SPPG, yang mencerminkan efek pengganda ekonomi dari program MBG.

Airlangga menjelaskan, dari total anggaran 335 triliun rupiah, setiap kuartal diperkirakan menyalurkan hampir 80 triliun rupiah ke tingkat akar rumput (grassroot).

Nilai tersebut melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat mendekati 37 triliun rupiah secara nasional.

“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar 80 triliun rupiah, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Airlangga, penyaluran dana 80 triliun rupiah per kuartal secara langsung ke masyarakat akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, program MBG juga diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan perhitungan bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru.

Airlangga menghitung kontribusi MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap dapat memberikan tambahan sekitar tiga persen bagi perekonomian nasional pada periode pelaksanaan 2026. “Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong kalangan pengusaha untuk terlibat aktif dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku Program MBG seiring dengan pesatnya ekspansi program tersebut di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan dalam MBG Outlook di Jakarta, Rabu (14/1) menyatakan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah memastikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa memicu inflasi. “Mengingat nanti kebutuhan berasnya bisa sampai 3 juta ton per tahun, kebutuhan sayur itu rata-rata akan 6 ton per bulan per satu dapur. Jadi besar sekali,” ucap dia.

Jumlah kebutuhan bahan baku yang masif tersebut, lanjut dia dikarenakan program MBG mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam waktu singkat.

Pada Januari 2025, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berada di angka 190 unit, dengan proses perekrutan yang tidak mudah. Namun, setelah berbagai inovasi dan kerja sama lintas institusi dilakukan, jumlah SPPG melonjak tajam. Hingga per 8 Januari 2026, jumlah SPPG telah mencapai 19.198 unit atau tumbuh hampir 100 kali lipat dibandingkan awal pelaksanaan program.

Lonjakan tersebut juga berdampak pada jumlah penerima manfaat. Jika pada tahap awal penerima manfaat hanya sekitar 400 ribu orang dari 100 dapur, kini program MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Pihaknya menargetkan jumlah SPPG akan mencapai 32 ribu unit hingga April 2026, dengan total penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang. Ant/S-2