Transisi Tersendat, Energi Fosil Tetap Pegang Kendali

Kesenjangan transisi energi menegaskan ironi global, ketika negara maju melaju cepat dengan dukungan modal besar, sementara negara berkembang tertahan karena masih harus memprioritaskan energi murah demi ketahanan ekonomi dasar.

JAKARTA – Lambatnya transisi energi di negara berkembang tercermin dari masih dominannya penggunaan energi kotor, seperti minyak, gas, dan batu bara yang porsinya tetap di atas 60 persen. Kebergantungan ini bukan semata soal komitmen, melainkan keterbatasan pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur energi bersih.

Kondisi tersebut menegaskan percepatan transisi energi di negara berkembang sulit tercapai tanpa dukungan nyata dari negara maju, baik melalui transfer teknologi, pendanaan murah, maupun skema kerja sama yang lebih adil.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi menyoroti laporan PBB yang mencatat lonjakan investasi energi baru terbarukan (EBT) global hingga diperkirakan mencapai 2,2 triliun dollar AS pada 2025. Namun, menurutnya, isu utama bukan sekadar besarnya investasi, melainkan proses pergeseran energi yang terencana, mengingat bauran energi global masih didominasi fosil hingga 67 persen.

“Pertumbuhan EBT saat ini banyak ditopang oleh hidro dan nuklir, sementara sumber terbarukan lain belum signifikan secara struktural,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Senin (12/1).

Hafidz menekankan adanya kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam transisi energi. Negara maju mampu membiayai peralihan energinya sendiri, sementara negara berkembang masih fokus pada keterjangkauan energi murah.

Karena itu, dukungan negara maju melalui pembiayaan adaptif, sebagaimana didorong Paris Agreement, menjadi kunci. Bagi Indonesia, keseriusan transisi energi akan menentukan daya saing investasi dan akses pasar global, termasuk peluang green job.

Dia juga menilai PLN dapat berperan strategis dengan bertransformasi menjadi penyedia layanan instalasi, operasi, dan pemeliharaan EBT skala kecil-menengah untuk mendorong transisi yang adil dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan investasi energi terbarukan global terus meningkat dalam satu dekade terakhir dan bahkan telah melampaui investasi energi fosil, mencerminkan kuatnya minat investor global. Investasi energi bersih terutama mengalir ke kendaraan listrik, pembangkit energi terbarukan, jaringan listrik, dan sistem penyimpanan energi.

Meski demikian, besarnya investasi tersebut baru memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan pendanaan transisi energi global untuk menahan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius, sehingga masih dibutuhkan mobilisasi investasi tambahan sebesar 3,5–5 triliun dollar AS per tahun hingga 2050.

Hambatan Sistemik

Fabby menilai Indonesia dan Asia Tenggara belum menjadi tujuan utama investasi energi bersih karena masih adanya hambatan sistemik di sektor energi. Hal ini tercermin dari target investasi EBT yang berulang kali tidak tercapai.

Sepanjang 2025, kinerja pengembangan energi terbarukan Indonesia dinilai belum sesuai target, meski bauran EBT meningkat. Dibandingkan kapasitas terpasang 2024 sebesar 14,3 GW, penambahan kapasitas pada 2025 hanya sekitar 1,3 GW, menandakan perlunya reformasi kebijakan dan iklim investasi yang lebih menarik.

Sebelumya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan investasi energi bersih global terus meningkat signifikan dan diperkirakan mencapai 2,2 triliun dollar AS pada 2025, atau dua kali lipat dari belanja energi berbasis fosil. Lonjakan ini mencerminkan percepatan transisi energi global seiring menguatnya komitmen penurunan emisi, meski dunia diperkirakan masih akan mengalami overshoot sementara di atas target kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.

Guterres menegaskan perlunya pemangkasan emisi yang lebih cepat dan menyeluruh melalui pengurangan bahan bakar fosil, percepatan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi. Dia menyebut transisi energi bersih kini bersifat tak terhentikan, didukung kemajuan pesat teknologi surya dan angin.

Namun, dia mengingatkan kesiapan infrastruktur belum sejalan dengan laju investasi pembangkit, terutama pada jaringan listrik, penyimpanan energi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Karena itu, dia mendorong reformasi kebijakan, percepatan perizinan, serta dukungan pembiayaan bagi negara berkembang agar transisi energi berjalan adil dan efektif.