Menginap di IKN, Presiden Prabowo Lanjutkan Kunker ke Kota Malang Jawa Timur

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membenarkan Presiden Prabowo Subianto bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/1), setelah merampungkan kegiatannya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur, masing-masing pada pagi dan sore hari.

Dari Balikpapan, Presiden menumpang helikopter kepresidenan dan mendarat di helipad Istana Garuda, Kawasan Inti IKN, pada petang hari. Di helipad, kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Setelah tadi pagi dari Banjarbaru di Kalimantan Selatan, dan siangnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, (agenda selanjutnya Presiden, red.) lalu menginap di IKN," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/1)  malam.

Teddy melanjutkan selepas merampungkan kegiatan di IKN, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).

"Besok pagi ke Kota Malang," ujar Seskab Teddy.

Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Presiden Prabowo pada Selasa pagi dijadwalkan memimpin rapat, dan menerima laporan dari Kepala OIKN mengenai perkembangan pembangunan IKN.

Kunjungan ke IKN pada hari ini sampai dengan esok hari menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Prabowo, terutama sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Ke-8 RI. Prabowo terakhir kali berkunjung ke IKN saat dirinya telah ditetapkan sebagai presiden terpilih, dan masih menjabat menteri pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 13 September 2024.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN ditargetkan sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diproyeksikan berlangsung di IKN dalam waktu 2 tahun ke depan.

Sejauh ini, tahapan pembangunan untuk gedung-gedung perkantoran telah berjalan. Badan Otorita IKN telah meneken kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober sampai dengan November 2025.

Kompleks legislatif itu akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare, dan mencakup Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, museum dan perkantoran. Total anggaran yang dialokasikan untuk membangun kompleks legislatif sebesar Rp8,5 triliun.

Kemudian, kompleks yudikatif di IKN akan dibangun di atas lahan seluas 15 hektare, dan mencakup sejumlah gedung untuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Total anggaran yang dialokasikan untuk membangun kompleks yudikatif sebesar Rp3,1 triliun.