MBG Harus Utamakan Kualitas

Keberhasilan MBG tidak diukur dari kecepatan atau luasnya cakupan semata, tetapi dari dampak nyata terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Jakarta- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar tidak terlalu memaksakan diri atau ngoyo untuk mencapai target jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lebih mengutamakan kualitas gizi makanan.

“Kami optimis MBG bisa mencapai target 82,9 juta karena ternyata per hari ini kami bisa mencapai 55,1 juta. Meski demikian, Pak Presiden dalam retret menyampaikan bahwa ‘Jangan ngoyo’, kenapa jangan ngoyo? Supaya kualitas sumber daya manusia kemudian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar sesuai petunjuk teknis, sehingga bisa menuju nol kecelakaan (keracunan pangan),” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1).

Seperti dikutip dari Antara, Nanik mengemukakan, di  2026 akan ada penambahan penerima manfaat, utamanya dari pondok-pondok pesantren dan anak-anak di rumah singgah yang belum tertampung di Sekolah Rakyat.

“Jadi di manapun hak anak Indonesia, baik yang di pondok resmi misalnya yang terdaftar di Kementerian Agama maupun tidak, akan memperolehnya, demikian juga anak-anak rumah singgah, mereka yang sekarang mungkin berada di jalan dan belum tertampung di Sekolah Rakyat itu juga akan mendapatkan tambahan,” ujar dia.

Nanik juga menegaskan, pada Bulan Mei 2026 mendatang, BGN optimistis akan mencapai target 82,9 juta penerima MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insyaallah dari target kami bulan Mei, dengan tambahan-tambahan tadi akan bisa tercapai. Mengapa kami optimis? Karena tadinya yang 2025 kita hanya enam juta penerima, ternyata per hari ini kami bisa 55,1 juta,” paparnya.

Nanik juga mengemukakan, anggaran 71 triliun rupiah yang disalurkan di tahun 2025 sudah cukup untuk menjangkau enam juta sasaran, oleh karena itu, di tahun 2026 ini, anggaran sebesar 335 triliun rupiah akan dioptimalkan untuk memperbaiki tata kelola, termasuk untuk perbaikan SPPG menuju nol insiden keracunan pangan.

“Kemarin tahun 2025 kan Rp71 triliun ya, itu bisa menjadi 6 juta tadinya, coba per akhir tahun kita berapa? Rp53 triliun ya, berarti sangat cukup, lebih cukup lagi. Maka, nanti akan digunakan untuk memperbaiki tadi,” tuturnya.

Sepanjang 2025, BGN mencatat telah membangun 19.188 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat mencapai 55,1 juta orang mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sumber Lokal

Lebih lanjut, Nanik menyatakan pemerintah tengah membangun 500 peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan susu yang salah satunya untuk MBG.

“Susunya memang banyak, kan kebutuhannya banyak, sekarang lagi dibangun, pemerintah kan sekarang lagi bangun 500 peternakan,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Nanik untuk merespons kelangkaan susu Ultra High Temperature (UHT) yang mulai meningkat di masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan pemberian susu harus menggunakan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk impor.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta SPPG tidak perlu memaksakan memberikan susu dalam menu MBG jika tidak terdapat sumber lokal yang mumpuni.

Dalam peninjauan ke SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, Dadan menyebut bahwa pihaknya sudah meminta kepada SPPG untuk lebih mengutamakan penggunaan produk segar, termasuk untuk produk susu yang diberikan kepada para penerima manfaat MBG.

"Untuk daerah-daerah yang ada sapi perahnya kami izinkan mereka memberikan susunya, tetapi bagi mereka yang jauh sapi perahnya dan belum ada, saya kira tidak perlu dipaksakan menggunakan susu. Bisa diganti dengan sumber kalsium lainnya," kata Dadan.

Dia menyatakan bahwa BGN tidak mengizinkan penggunaan produk impor untuk implementasi MBG, yang menyasar ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak-anak sekolah.