Pendaftaran CPNS 2026 Mulai Terlihat: Bocoran Formasi dan Peluang SMA

Rabu, 07 Jan 2026, 18:30 WIB

JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2026 kembali menjadi perhatian publik setelah sempat absen pada 2025. Pemerintah mulai memberi sinyal bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara tetap akan dibuka, meski dengan skema yang lebih ketat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan pembahasan CPNS 2026 masih berjalan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Hingga akhir 2025, belum ada penetapan prioritas formasi karena seluruh kebutuhan masih dalam tahap koordinasi.

Ket. Foto: Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. — Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

"Belum ada prioritas formasi, semuanya masih dibahas bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Zudan di Makassar.

Ia menekankan bahwa keputusan final baru akan diambil setelah pemetaan kebutuhan nasional selesai.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan II Tahun 2026, kebijakan penerimaan ASN akan mengacu pada skema zero growth dan minus growth. Skema ini menandai perubahan besar dalam pola rekrutmen pegawai pemerintah.

Zero growth berarti jumlah ASN baru hanya menggantikan pegawai yang pensiun. Sementara minus growth mengisyaratkan penerimaan ASN baru lebih sedikit dibanding jumlah pegawai yang berhenti.

Meski demikian, BKN berharap seleksi ASN tetap bisa digelar secara rutin. Pemerintah menargetkan rekrutmen dilakukan minimal dua tahun sekali agar kebutuhan pelayanan publik tetap terjaga.

"Untuk 2026 kami berharap ada, idealnya setiap tahun, kalau tidak memungkinkan ya dua tahun sekali," ujar Plt Deputi BKN Aris Windiyanto.

Di luar kebijakan pembatasan, prediksi kebutuhan ASN 2026 tetap terbilang besar. Sejumlah estimasi menyebut angka formasi bisa mencapai 300.000 hingga 400.000 pegawai baru di seluruh Indonesia.

Bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik teknis dan administrasi diperkirakan menjadi prioritas utama. Pemerintah juga tetap membuka peluang bagi lulusan SMA dan SMK untuk posisi teknis nongelar.

Formasi teknis tersebut mencakup petugas pemasyarakatan, pengamat gunung api, petugas BMKG, karantina hewan dan tumbuhan, satpam, hingga layanan publik di instansi pusat dan daerah. Skema ini membuka akses lebih luas bagi pencari kerja non-sarjana.

Sinyal pembukaan CPNS 2026 juga datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rekrutmen akan difokuskan pada jalur sekolah kedinasan dan jalur umum secara hibrida.

"Ke depan akan terbuka hybrid, ada STAN dan luar STAN," kata Purbaya.

Kemenkeu berencana merekrut 279 lulusan STAN serta 300 lulusan SMA untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Bea Cukai butuh tenaga lapangan, karena itu kami akan rekrut 300 lulusan SMA di seluruh Indonesia," ujarnya. Rekrutmen ini akan dilakukan berbasis lokasi penugasan.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria juga menyuarakan kebutuhan tambahan ASN di sektor riset. BRIN akan mengajukan penambahan periset untuk bidang strategis seperti genomik, nanoteknologi, antariksa, hingga teknologi keberlanjutan.

"Kami akan berjuang ke Kementerian PANRB agar bisa menambah jumlah periset," kata Arif.

Ia menegaskan bidang sosial juga tetap dibutuhkan untuk menopang riset pangan, ekonomi pertanian, dan sosiologi pedesaan.

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Paundra Zakirulloh

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.