Trump Kembali Dorong Rencana untuk Mencaplok Greenland

Selasa, 06 Jan 2026, 01:00 WIB

COPENHAGEN – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Minggu (4/1), kembali menegaskan klaimnya bahwa Greenland harus menjadi bagian dari AS, meskipun Perdana Menteri Denmark menyerukan agar wilayah tersebut berhenti "diancam".

Intervensi militer Washington di Venezuela kembali memicu kekhawatiran terkait Greenland, wilayah yang berulang kali disebut Trump ingin dianeksasi karena lokasinya yang strategis di kawasan Arktik.

Ket. Foto: Presiden AS Donald Trump didampingi oleh Senator AS Lindsey Graham berbicara dengan wartawan di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Washington, DC, Minggu (4/1). — Sumber: AFP/Jim WATSON

Seperti dikutip AFP, saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju Washington, Trump kembali menegaskan tujuannya tersebut.

“Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” kata Trump menanggapi pertanyaan wartawan.

“Kita akan memikirkan Greenland sekitar dua bulan lagi… mari kita bicarakan Greenland dalam 20 hari,” tambahnya.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pun menyampaikan peringatan keras. “Cukup sudah,” ujarnya.

“Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi pencaplokan,” tulis Nielsen di Facebook.

“Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Namun hal itu harus dilakukan melalui jalur yang semestinya dan dengan menghormati hukum internasional.”

Menyatakan “solidaritasnya” kepada Denmark pada Senin (5/1), juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Pascal Confavreux mengatakan kepada stasiun televisi TF1 bahwa “perbatasan tidak dapat diubah dengan kekerasan.”

Mengejutkan Eropa

Presiden Trump membuat para pemimpin Eropa resah setelah menyerang Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang kini ditahan di New York.

Trump menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela untuk waktu yang tidak ditentukan dan memanfaatkan cadangan minyaknya yang sangat besar.

Ketika ditanya dalam wawancara telepon dengan The Atlantic mengenai implikasi operasi militer Venezuela terhadap Greenland yang kaya mineral, Trump mengatakan hal itu terserah pihak lain untuk menilainya.

“Mereka harus melihatnya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu,” ujarnya.

“Namun kami memang membutuhkan Greenland, tanpa ragu. Kami membutuhkannya untuk pertahanan.”

Pada Desember lalu, Trump juga mengklaim kapal-kapal Russia dan Tiongkok “berkeliaran di sepanjang” pesisir wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok membalas pada Senin dengan mendesak “Amerika Serikat untuk berhenti menggunakan apa yang disebut ancaman Tiongkok sebagai dalih demi kepentingan sendiri”.

Presiden Finlandia Alexander Stubb menulis di X: “Tidak ada yang memutuskan untuk Greenland dan Denmark selain Greenland dan Denmark sendiri”, sementara para pemimpin Swedia dan Norwegia menyampaikan pesan dukungan serupa.

Mantan ajudan Trump, Katie Miller—istri dari penasihat paling berpengaruh Trump—menuai kecaman setelah mengunggah gambar Greenland dengan warna bendera AS disertai keterangan: “SEGERA”.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut unggahan Miller tersebut sebagai “tidak menghormati”.

“Hubungan antarnegara dan antarbangsa dibangun atas dasar saling menghormati dan hukum internasional—bukan lewat gestur simbolik yang mengabaikan status dan hak kami,” tulis Nielsen di platform media sosial X.

Sekutu Dekat

Stephen Miller dikenal luas sebagai arsitek utama banyak kebijakan Presiden Trump, termasuk dalam memberi arahan terkait kebijakan imigrasi garis keras serta agenda domestik presiden.

Menanggapi unggahan Katie Miller, Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moeller Soerensen menyampaikan “pengingat bersahabat” yang bernada tegas, dengan menegaskan bahwa negaranya telah “secara signifikan meningkatkan upaya keamanan di kawasan Arktik” dan melakukannya bersama Washington.

“Kami adalah sekutu dekat dan seharusnya terus bekerja sama sebagai sekutu,” tulis Soerensen.

Katie Miller sebelumnya menjabat sebagai wakil juru bicara di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada masa jabatan pertama Trump.

Ia kemudian bekerja sebagai direktur komunikasi untuk Wakil Presiden saat itu, Mike Pence, serta pernah menjabat sebagai juru bicara Pence.

  • Kebijakan AS

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: AFP, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.