Junta Ancam Tuntut Ratusan Orang atas Sabotase Pemilu

YANGON - Junta yang berkuasa di Myanmar pada Rabu (17/12) mengatakan bahwa mereka berupaya untuk menuntut lebih dari 200 orang karena mengganggu pemilihan umum yang akan datang yang diselenggarakan oleh militer, dengan menggunakan undang-undang baru yang menurut para pengawas hak asasi manusia bertujuan untuk menindas perbedaan pendapat.

Junta militer menggembar-gemborkan pemilihan umum bertahap yang dimulai pada 28 Desember sebagai langkah menuju rekonsiliasi di Myanmar, yang telah dilanda perang saudara sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021.

Faksi-faksi oposisi berencana untuk memblokir pemilu di wilayah-wilayah negara yang mereka kuasai, dan para pengawas internasional terkemuka telah menolak pemilu tersebut sebagai dalih untuk melanjutkan pemerintahan militer.

Junta militer memperkenalkan undang-undang pada Juli untuk melindungi pemilu dari penghalangan, gangguan, dan penghancuran, dengan klausul yang melarang kritik atau protes terhadap pemilu, dan menguraikan hukuman berat.

"Sebanyak 229 orang sedang dikejar untuk dituntut berdasarkan hukum karena berupaya menyabotase proses pemilihan," kata Menteri Dalam Negeri Myanmar, Tun Tun Naung, menurut media pemerintah.

Beberapa kasus melibatkan aktivis buronan dan pemberontak yang beroperasi di luar jangkauan junta, sehingga kecil kemungkinan semua tersangka saat ini berada dalam tahanan.

Hukuman berdasarkan undang-undang bulan Juli di pengadilan Myanmar yang tidak transparan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga satu dekade, dan pihak berwenang telah melakukan penangkapan hanya karena mengunggah emoji "hati" di postingan Facebook yang mengkritik pemilu.

Undang-undang tersebut juga melarang perusakan surat suara dan tempat pemungutan suara, serta intimidasi atau melukai pemilih, kandidat, dan petugas pemilu, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pemilu Sandiwara

Pengawas hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, sebelumnya menyebut pemilihan tersebut sebagai sandiwara, dengan menyebutkan pembatasan kebebasan berbicara sebagai salah satu dari banyak hambatan terhadap pemungutan suara yang bebas dan adil.

Pemerintah militer mengumumkan pekan lalu bahwa mereka berupaya menangkap 10 aktivis yang menggelar demonstrasi antipemilu, melemparkan pamflet politik ke udara di Kota Mandalay.

Seorang pria dipenjara selama tujuh tahun dengan kerja paksa pada September karena unggahan di Facebook yang mempertanyakan pemilu tersebut, sementara tiga seniman ditangkap pada bulan berikutnya karena diduga mengacaukan proses pemungutan suara.

“Ketiga orang itu; seorang sutradara, seorang aktor, dan seorang komedian, ditahan karena membuat kritik palsu dan menyesatkan di media sosial terhadap seniman lain yang memproduksi film propemilu”, kata media pemerintah.

Setidaknya satu orang telah dituntut karena mengumpat, mengancam, dan memukul seorang penyelenggara pemilihan.

Mereka yang dipenjara berdasarkan undang-undang tersebut akan bergabung dengan lebih dari 22.000 orang yang dipenjara oleh junta atas dasar politik, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Di antara mereka adalah Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi peraih Hadiah Nobel Perdamaian yang digulingkan pada tahun 2021.

Partai Suu Kyi yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilihan terakhir dengan kemenangan telak yang kemudian dibatalkan oleh militer, yang membuat tuduhan tak berdasar tentang kecurangan pemilu dan setelah itu membubarkan partainya.

Sembari berupaya menumpas perbedaan pendapat terhadap pemilu di wilayah kekuasaannya, junta juga melancarkan serangan untuk merebut lebih banyak wilayah sebelum pemungutan suara bertahap dimulai.

Hasil pemilu Myanmar sendiri diperkirakan akan keluar sekitar akhir Januari 2026. AFP/I-1