Semakin Transparan, Pemprov DKI Sabet Dua Penghargaan Bergengsi Keterbukaan Informasi Nasional

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Badan Publik Terbaik Nasional Arkaya Wiwarta Prajanugraha 2025 serta Badan Publik Informatif. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai representasi komitmen Pemprov DKI dalam menjaga transparansi pemerintahan. Capaian ini sekaligus menandai konsistensi Jakarta dalam mempertahankan predikat keterbukaan informasi publik selama delapan tahun berturut-turut.

"Alhamdulillah, Jakarta kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik, bahkan dengan nilai tertinggi di tingkat nasional," ujar Rano Karno.

Ia menegaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa transparansi bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kebutuhan nyata masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan daerah.

Rano menjelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah penyelenggaraan konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara rutin selama sepuluh bulan terakhir. Langkah ini bertujuan agar masyarakat, khususnya para wajib pajak, memahami secara terbuka penggunaan dana publik.

"Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat," ucap Rano.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Prinsip tersebut sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pemerintahan.

Untuk memperkuat komitmen itu, Pemprov DKI Jakarta terus menghadirkan inovasi dalam layanan informasi publik berbasis digital. Salah satunya melalui integrasi lebih dari 300 layanan publik pusat dan daerah dalam satu portal utama, yakni www.jakarta.go.id.

Portal tersebut mencakup berbagai layanan strategis, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga transportasi. Integrasi ini memudahkan masyarakat mengakses layanan dan informasi secara cepat, terbuka, dan terpusat.

Selain portal utama, Pemprov DKI juga memperkuat Super Apps JAKI dengan menghadirkan ratusan fitur baru. Beberapa di antaranya berupa notifikasi pajak, peta fasilitas publik, serta sistem pelaporan warga yang terhubung langsung dengan Customer Relationship Management (CRM) Jakarta.

Integrasi tersebut memungkinkan laporan masyarakat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan responsif. Dengan sistem ini, warga dapat memantau progres penanganan laporan secara transparan dan real time.

Di sisi lain, penguatan Satu Data Jakarta juga menjadi fokus utama dalam mendorong keterbukaan informasi. Sistem ini terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia untuk memastikan keselarasan dan validitas data antarinstansi.

Pengelolaan Satu Data Jakarta dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam penguatan statistik sektoral. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara turut dilibatkan untuk menjamin keamanan data publik.

Saat ini, sebanyak 4.795 set data dari 53 organisasi perangkat daerah telah dikelola dalam Satu Data Jakarta. Data tersebut dilengkapi chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI guna memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan interaktif.

Dalam pengelolaan anggaran, Pemprov DKI Jakarta juga membuka akses publik terhadap sistem pengadaan secara luas. Sistem seperti SPSE, SIRUP, E-Katalog, hingga P3DN dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

Realisasi anggaran juga disajikan secara terbuka melalui dashboard keuangan Pemprov DKI Jakarta yang dapat diakses secara real time. Selain itu, proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diumumkan secara transparan melalui laman resmi jakarta.go.id/loker.

Tidak hanya mengandalkan sistem teknologi, Pemprov DKI juga aktif meningkatkan literasi publik terkait hak atas informasi. Edukasi disampaikan melalui berbagai media kreatif seperti Komik OKESIP, Podcast Rabu Belajar, serta kanal Jalahoaks.

Program literasi digital lainnya seperti #30DetikNgertiPPID dan Kamus PPID juga terus dikembangkan. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mencegah penyebaran disinformasi.

Pemprov DKI Jakarta juga rutin melakukan roadshow sosialisasi keterbukaan informasi hingga tingkat RT dan RW. Kolaborasi dengan komunitas lokal, sekolah, dan media turut diperkuat untuk meningkatkan partisipasi warga.

"Melalui berbagai langkah ini, kami berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga Jakarta," pungkas Rano Karno.