Banjir, Longsor, dan Gempa Belum Reda, Gubernur Sumut Perpanjang Status Darurat

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 14 hari, setelah evaluasi menunjukkan 18 kabupaten/kota masih berada dalam kondisi rawan akibat banjir, longsor, dan gempa yang terjadi sejak akhir November.

Keputusan ini diambil untuk mempercepat penanganan pengungsi dan pemulihan wilayah yang hingga kini masih terdampak cuaca ekstrem.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/863/KPTS/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

"Perpanjangan status tanggap darurat bencana ini berlaku selama 14 hari ke depan," tegas Ketua Harian Posko Darurat Bencana Sumut Basarin Yunus Tanjung di Medan, Rabu.

Pihaknya mengatakan, hal ini sesuai hasil rapat evaluasi penanganan bencana merekomendasikan perpanjangan masa tanggap darurat banjir dan longsor di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana 14 hari ke depan menyusul peristiwa banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di wilayah Sumatera Utara.

Status ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari terhitung pada 27 November hingga 10 Desember 2025.

"Rekomendasi tersebut disampaikan setelah laporan menunjukkan, bahwa 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara belum berada dalam kondisi aman," katanya.

Ia juga menyampaikan, perpanjangan status itu diperlukan guna menyempurnakan dan mempercepat tindakan tanggap darurat di daerah terdampak.

Basarin menjelaskan, wilayah di Sumut masih memerlukan perhatian serius karena hingga kini tanggap darurat dibutuhkan akibat curah hujan masih tinggi, seperti di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu, sejumlah kabupaten/kota di Sumut juga direkomendasikan perpanjangan status tanggap darurat bencana antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Langkat.

Dalam rapat evaluasi penanganan bencana juga membahas persiapan logistik untuk mengantisipasi prakiraan cuaca ekstrem.

"Kami mempersiapkan langkah distribusi logistik, baik dari posko provinsi hingga kabupaten guna menghadapi prakiraan curah hujan cukup tinggi pada 8 hingga 15 Desember 2025," paparnya.

Ia menyebutkan, prioritas penanganan bencana saat ini mencakup percepatan penanganan pengungsi dan pemulihan wilayah di area terdampak banjir dan longsor.

“Pemulihan fasilitas yang belum normal, dan dibutuhkan langkah percepatan para pengungsi beserta pelayanan kesehatan dan juga pendidikan agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan seperti semula,” katanya.

Selain itu, pemulihan jaringan penting seperti listrik, air bersih, dan distribusi logistik terus diupayakan. "Akses menuju beberapa desa terdampak juga masih terbatas karena hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki," tutur Basarin.