Ekonom Warning: Turunnya Kepercayaan Publik Bisa Rem Pertumbuhan Ekonomi!

JAKARTA – Di tengah arus informasi yang cepat dan sering kali simpang siur, persepsi masyarakat terhadap konsistensi, transparansi, dan kredibilitas pemerintah memengaruhi respons pelaku usaha maupun konsumen.

Ketika kepercayaan tinggi, ekspektasi ekonomi lebih stabil sehingga mendorong konsumsi, investasi, dan kelancaran implementasi kebijakan.

Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menciptakan noise policy, memperlambat pengambilan keputusan ekonomi, dan mengurangi efektivitas instrumen fiskal maupun regulasi.

Karena itu, kejelasan komunikasi publik dan kualitas informasi menjadi elemen strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan.

“Kepercayaan (terhadap informasi) itu akan mempengaruhi mereka (masyarakat) berperilaku. Jadi, kalau mereka khawatir (ragu) terhadap informasi-informasi (yang diberikan), maka mereka akan mengurangi spending (pengeluaran),” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani di Jakarta, Selasa (9/12).

Ia mengatakan kondisi tersebut pernah terjadi sebelumnya, yang mana kelompok masyarakat menengah atas mengurangi aktivitas belanja bukan karena tidak memiliki uang, tapi karena rasa khawatir terhadap kondisi perekonomian saat itu.

Modal yang seharusnya bergerak melalui aktivitas belanja, kata Aviliani, justru tertahan karena disimpan di bank, sehingga menghambat konsumsi domestik dan investasi yang merupakan dua pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia pun menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah untuk bertindak responsif mencegah kepanikan di masyarakat dan memberikan klarifikasi jika terdapat kesalahan informasi.

"Sangat penting sekali bagi pemerintah itu ada satu tempat yang memang membicarakan (menyampaikan informasi) itu sama. Jadi, jangan sampai mereka (para pejabat pemerintah memberikan pernyataan) berbeda-beda yang membuat masyarakat akhirnya panik," ujar Aviliani.

Senada, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi menyatakan bahwa media tidak dapat membangun narasi mengenai kebijakan ekonomi nasional secara sepihak dan menyebarkan informasi tersebut tanpa adanya pernyataan yang jelas dari pemerintah selaku pembuat kebijakan.

"Kalau ekonominya ini kemudian tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu kan, tidak mungkin media mengarang sendiri bahwa (kondisi) ini adalah positif ya,” ujarnya pula.

Ia menegaskan, perlu dibangun sinergi antara media, pakar ekonomi, pemerintah, dan pelaku usaha agar semua pihak memahami bahwa upaya yang tengah dilakukan bertujuan untuk membangun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemberitaan yang bersifat positif maupun kritik, kata dia lagi, hendaknya dipahami sebagai kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara agar Indonesia dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Kita mesti bergerak bersama untuk kepentingan bangsa ini. Kalau bangsa ini ekonominya bagus, maju, dan sebagainya, ya kita semua juga yang menikmati,” ujar Irfan Junaidi.