Daya Beli Belum Kokoh, Stimulus Fiskal Jadi Tumpuan Pemerintah

JAKARTA – Stimulus fiskal menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Melalui peningkatan belanja negara, insentif perpajakan, maupun bantuan sosial, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi, menjaga aktivitas dunia usaha, dan memperluas penciptaan lapangan kerja.

Namun, efektivitas stimulus tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan juga ketepatan sasaran, kecepatan realisasi, serta dampaknya terhadap sektor produktif.

Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah perlu memastikan stimulus mampu memberikan dorongan ekonomi tanpa memperbesar risiko defisit dan membebani keberlanjutan APBN.

Lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai stimulus fiskal pemerintah turut menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama di Jakarta, Kamis (6/11), mengatakan dukungan fiskal pemerintah, antara lain melalui subsidi dan bantuan sosial, membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

"Kalau kita lihat dari tahun 2025 dan 2026, kita ini semakin bergantung pada stimulus fiskal pemerintah. Jadi, tidak heran ketika pengeluaran konsumsi rumah tangga bisa meningkat dan masih terjaga," kata Riza.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen maupun triwulan III 2025 sebesar 5,04 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi sebesar 51,97 persen.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara tahunan dan memberikan sumbangan sebesar 2,62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Riza mengatakan dukungan fiskal pemerintah juga terlihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, termasuk subsidi dan bantuan sosial, dari 10,92 persen pada triwulan III 2025 menjadi 30,68 persen pada triwulan III 2026.

Pada triwulan IV 2026, pemerintah kembali menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, di antaranya bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama Oktober-Desember bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.

Meski demikian, Riza mengingatkan pemerintah agar memperluas sasaran stimulus fiskal sehingga tidak hanya menjangkau kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga kelas menengah yang menghadapi tekanan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan beban pajak.

Menurut dia, perhatian terhadap kelas menengah diperlukan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.