Transaksi Kian Canggih! Perluasan Rekening Jadi Jalan Cepat Inklusi Keuangan

JAKARTA – Kemajuan teknologi pembayaran berbasis informasi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, membuat proses pembayaran semakin cepat, aman, dan efisien. Karenanya, upaya meningkatkan kepemilikan rekening bank menjadi langkah yang tepat karena rekening berfungsi sebagai pintu masuk utama ke ekosistem keuangan digital.

Tanpa itu, masyarakat berisiko tertinggal dari arus modernisasi layanan keuangan dan sulit memanfaatkan berbagai program pemerintah maupun produk finansial yang kini berbasis digital. Dengan memperluas akses rekening, inklusi keuangan dapat dipercepat dan partisipasi ekonomi masyarakat meningkat secara lebih merata.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko menilaipeningkatan kepemilikan rekening bank akan semakin mempercepat dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Dampaknya, transaksi di sektor riil dan penjualan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan meningkat.

Meski demikian, Suhartoko memperingatkan peningkatan kepemilikan rekening oleh masyarakat perlu juga diimbangi penguatan literasi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi penggunaan termasuk risikonya. "Karena kejahatan dengan memanfaatkan rekening bank juga semakin meningkat, sehingga perlu digalakan sosialisasi dan edukasi," ucap dia.

Suhartoko secara khusus juga mendorong agar sosialisasi dan edukasi dimasifkan di wilayah Timur atau remote area agar semakin banyak masyarakat terlayani akses keuangan formal.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Karenanya, pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal. “Saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” kata Anggito dalam acara Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Berdasarkan data LPS, tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi berada di Kalimantan dengan porsi 25,55 persen, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen. Lebih lanjut, Sumatera mencatat 19,08 persen, Jawa sebesar 19,55 persen, sementara wilayah dengan inklusi terbaik adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan porsi penduduk tanpa rekening terendah yakni 14,30 persen.

Dari data tersebut, kelompok usia 5-14 tahun menyumbang porsi terbesar penduduk tanpa rekening yakni 76,3 persen, disusul kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 15,6 persen.

Percepatan Literasi

Menurut Anggito, kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan, dan peningkatan literasi keuangan sejak dini. “Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan rekening pribadi diperlukan untuk peningkatan transaksi dan pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Anggito, pemanfaatan rekening juga memudahkan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena kegiatan usaha maupun sosial dapat diakses melalui rekening dengan mudah.

Dia kemudian menjelaskan LPS bertugas mengelola seluruh data rekening untuk pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan. Namun, lanjut dia, tidak semua simpanan memenuhi syarat penjaminan, karena terdapat ketentuan limit, kepatuhan, dan status rekening.

LPS mencatat jumlah rekening simpanan perbankan mencapai sekitar 660 juta rekening pada September 2025. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, rasionya mendekati tiga rekening per penduduk.

Anggito menilai kolaborasi pemerintah, perbankan, dan organisasi masyarakat diperlukan agar seluruh penduduk dapat terhubung dengan rekening pribadi sehingga program bantuan, pembiayaan, dan perlindungan simpanan dapat berjalan lebih efektif.