Dirut KAI: Operasional KRL Jabodetabek 24 Jam Masih Perlu Dikaji dengan Matang

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia belum memastikan kapan layanan KRL Jabodetabek beroperasi 24 jam penuh. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan wacana itu menarik dari sisi pelayanan, namun perusahaan perlu mengkaji dengan matang.

"Tentunya dari sisi pelayanan pelanggan, ini hal yang positif. Tapi tentunya kita harus menghitungnya (plus minus)," kata Bobby dihadapan awak media di Stasiun Gambir, Selasa (25/11).

Bobby menyoroti pentingnya pengecekan rutin sarana, prasarana, serta sistem kelistrikan penyuplai jalur kereta. Menurutnya tanpa jeda waktu pemeriksaan, risiko gangguan teknis terhadap layanan KRL dapat meningkat tajam.

"Namanya pengoperasian kereta inikan tidak sederhana yang kita harus paksakan. Lalu bagaimana elektrifikasinya. Itu kan aliran listrik di atas juga. Kalau aliran listriknya 24 jam, kapan kita mengecek kabelnya," lanjut Bobby.

Bobby mencontohkan insiden layangan yang membuat kereta cepat Whoosh sempat berhenti beberapa waktu lalu. Bobby menilai jaringan KRL yang lebih luas menghadirkan potensi risiko, serupa bahkan lebih besar.

"Jangan-jangan kabelnya seperti teman-teman dengar sendiri. Kalau di Whoosh itu ada layangan nyangkut saja, itu berhenti. Apalagi jaringannya jauh lebih panjang dari Jakarta. Tentunya kita kaji," ujar Direktur Utama KAI.

KAI memastikan kajian akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan sebelum mengambil keputusan terkait layanan 24 jam. Analisis akan mencakup aspek keselamatan, operasional, dan kenyamanan pelanggan secara menyeluruh menurut manajemen.

"Kita kaji, benar-benar kaji. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi," katanya.

"Tiga aspek penting yakni satu keselamatan, tentunya berkaitan juga dengan perawatan sarana dan prasarananya. Kedua dari aspek operasionalnya. Yang ketiga kenyamanan buat pelanggan juga."

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan akan mengkaji kemungkinan operasional KRL Commuter Line selama 24 jam. Dudy menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/11) lalu.

“Nanti saya coba koordinasi dengan Kereta Api (Indonesia-red) ya, apakah perlu layanan 24 jam. Itu perlu pengkajian dan harus dilihat juga,” kata Dudy.

“Saya mesti tanya sama KAI, cost-nya kan mereka harus hitung juga. Apakah dengan mengaktifkan kereta 24 jam cost-nya seperti apa, atau ada solusi lain,” kata dia.

Pembahasan muncul setelah fenomena sejumlah karyawan menginap di Stasiun Cikarang menjadi sorotan publik. Menhub menyebut kebutuhan operasional dan kenyamanan penumpang harus menjadi dasar pengkajian kebijakan tersebut. ils/I-1