Antisipasi Lonjakan Perjalanan, Kemenhub Perkuat Strategi di Lintasan Ketapang-Gilimanuk

BANYUWANGI - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyiapkan sejumlah strategi guna memastikan kelancaran arus penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.  

Dalam rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Pelabuhan Ketapang, Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan menegaskan pengelolaan operasi Nataru tidak boleh dikelola sebagai rutinitas belaka. Ia beralasan karena perjalanan masyarakat diprediksi meningkat hingga 4% dibanding tahun sebelumnya.

“Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk ini menjadi salah satu kluster yang krusial, pergerakan di laut berpengaruh langsung ke darat, begitu juga sebaliknya, karena saling terkait keselamatannya. Karena itu semua pihak harus menangani operasi Nataru dengan luar biasa bukan sekadar rutinitas,” ujar Aan saat membuka rakor di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (24/11).

Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas. *Saat ini pemerintah tengah menggodok Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan ini.*

“Pemerintah pusat sudah menyusun beberapa regulasi nanti akan diterapkan selama operasi Nataru termasuk di Ketapang-Gilimanuk, salah satunya akan kita batasi pergerakan angkutan barang sumbu 3 ke atas.  Ini bentuk kehadiran negara untuk memprioritaskan kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat,” kata Aan.

Selain itu, Aan juga menyebut akan diterapkan delaying system dan buffer zone untuk mengatur arus kendaraan sebelum masuk pelabuhan. Arah ke Ketapang disiapkan buffer zone di Terminal Sri Tanjung dan Grand Watu Dodol, sedangkan arah ke Gilimanuk disiapkan sejumlah area buffer zone seperti Terminal Kargo Gilimanuk, UPPKB Cekik, rest area Rambut Siwi hingga rest area Pengeragoan.

“Pelabuhan ini karakteristiknya khusus, menampung kendaraan sangat terbatas, apabila tidak dipersiapkan rekayasa lalu lintas di pelabuhan maupun di luar, bisa berakibat terjadi kemacetan. Sehingga kita perlu strategi delaying system dengan menyiapkan buffer zone,” jelasnya.

Kemudian Aan menjelaskan, akan ada pembagian kendaraan di Ketapang dan Gilimanuk diprioritaskan sepeda motor, kendaraan roda empat, dan bus, sementara angkutan logistik yang akan melalui Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan. Selanjutnya, sambung Aan, guna mengurangi kepadatan arus di Bali, akan dilakukan pengalihan rute kendaraan angkutan barang menuju Lombok. 

“Untuk mengurangi trafik di Bali karena sudah cukup berat trafik di daratnya sehingga kita harus mengalihkan angkutan barang dari dan ke Lombok melalui pelabuhan Jangkar di Situbondo dan pelabuhan Lembar,” katanya.

Lebih lanjut, Dirjen Aan kembali menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas, terutama dengan adanya prediksi BMKG terkait cuaca ekstrem. BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis di selatan, yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrem, hujan disertai angin, hingga gelombang tinggi di wilayah selatan Jawa hingga Bali. 

“Prediksi dari BMKG angin cukup kencang ditambah karakter di Selat Bali pergantian cuaca cukup cepat, artinya ini perlu diwaspadai. Prediksi BMKG menjadi acuan untuk keselamatan penyeberangan dan  SOP keselamatan yang sudah ada saat ini, tetap dipertahankan di Ketapang dan Gilimanuk,” pungkas Aan.

Rakor kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono; Sekretaris Deputi Bid. Koodinasi Konektivitas Kemenko Infrawil, Rustam Efendi; Direktur SDM & Layanan Korporasi, Rudi Sunarko; Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Bambang Hermanto; Kepala BPTD Kelas II Bali, Made Suraharta; perwakilan BMKG Banyuwangi; Ditlantas Polda Jawa Timur; Direktur Sarana Prasarana SDP, Sigit Widodo; Direktur Direktur Lalu Lintas Jalan, Rudi Irawan.