Kemenkeu Tancap Gas! Strategi Agresif Dibeberkan untuk Kejar PNBP hingga Akhir 2025

JAKARTA – Menggenjot pendapatan negara bukan pajak (PNBP) menjadi strategi krusial untuk memperkuat ruang fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional.

PNBP yang bersumber dari sumber daya alam, layanan pemerintah, pengelolaan aset, hingga dividen BUMN dapat menjadi penopang signifikan ketika penerimaan pajak menghadapi tekanan siklus ekonomi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mengejar target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2025.

Menurut dia, pemerintah telah bekerja lebih kreatif untuk menggali potensi penerimaan di luar pajak, terutama setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Kemenkeu mematok target realisasi PNBP dalam outlook laporan semester (lapsem) sebesar Rp477,2 triliun.

Sementara hingga Oktober 2025, pemerintah telah mengumpulkan Rp402,4 triliun dari PNBP.

"Kurang lebih kita harus kejar Rp75 triliun dalam waktu dua bulan ini, November sampai Desember (2025)," kata Luky dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).

Beberapa strategi dijalankan antara lain, penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program penerimaan negara dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pembentukan Direktorat Potensi dan Pengawasn PNBP dan Staf Ahli Bidang PNBP di lingkup Kementerian Keuangan.

Strategi lainnya yaitu penyelesaian piutang PNBP bakal dipercepat melalui perluasan automatic blocking system (ABS).

"Jadi dengan ABS ini sebelum dilunasi, layanan PNBP tidak diberikan kepada wajib bayarnya," ujar Luky.

Kemenkeu juga memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) yang mencakup komoditas nikel, tembaga, dan komoditas strategis lainnya.

Digitalisasi dan simplifikasi berbagai layanan PNBP lewat sistem terpadu serta inovasi layanan yang terintegrasi dengan penegakan hukum turut menjadi bagian dari strategi utama.

"Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Kalau kita lihat, misalnya, kurang lebih 53,8 persen dari PNBP itu berasal dari PNBP berbasis komoditas. Jadi, penerimaan PNBP ini akan sangat tergantung dari fluktuatifnya komoditas baik di sisi harga maupun di sisi produksi," ujarnya.

Per 31 Oktober 2025, perolehan PNBP tercatat Rp402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen dari outlook laporan semester (lapsem) 2025.