Indonesia–FAO Perkuat Kerja Sama demi Kehutanan Berkelanjutan

JAKARTA – Pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pendekatan ini menekankan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, pemanfaatan hasil hutan secara bijak, serta restorasi kawasan yang rusak agar fungsi ekologis tetap terjaga.

Dengan menjaga keberlanjutan, sektor kehutanan dapat terus menjadi sumber devisa, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan iklim.

Konsistensi kebijakan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar pemanfaatan hutan tidak melampaui kapasitas regenerasinya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Food and Agriculture Organization (FAO) menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Senior Forestry Officer sekaligus Team Leader Forests and Climate Change FAO Amy Duchelle dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Staf Ahli Menteri untuk Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati di sela COP30 UNFCCC di Brasil.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis dari Kemenhut di Jakarta, Jumat (21/11), kedua pihak membahas tindak lanjut dan penguatan kerja sama antara Indonesia dan FAO di sektor kehutanan, mencakup dukungan terhadap pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta kolaborasi melalui program UN-REDD.

Amy Duchelle menegaskan kerja sama FAO dan Indonesia di sektor kehutanan selama ini telah berkontribusi besar terhadap terwujudnya pembangunan kehutanan Indonesia yang berkelanjutan.

"FAO siap terus mendukung Indonesia dalam memperkuat sektor kehutanan," katanya.

Pada kesempatan itu FAO juga menyampaikan komitmen dalam mendukung pengelolaan lahan basah, antara lain melalui Green Peatland Economy Program yang mendorong praktik pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan.

FAO juga memberikan apresiasi atas komitmen Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang telah membentuk Tim Percepatan Hutan Adat dan mengalokasikan 1,4 juta hektare kawasan hutan untuk hutan adat dalam empat tahun mendatang.

Langkah tersebut, menurut Amy dinilai sebagai terobosan penting dan ingin menjadikan Indonesia sebagai role model pengelolaan hutan adat bagi negara lain.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan ekosistem mangrove Indonesia seluas 3,44 juta hektare, dengan sekitar 80 persen berada di kawasan hutan.

Dengan demikian, lanjutnya, kerja sama restorasi mangrove juga harus berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Ristanto juga mengingatkan perlunya peningkatan peran FAO dalam membuka akses terhadap pendanaan kerja sama internasional seperti Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF).

Ia berharap FAO dapat terlibat sejak tahap penyusunan proposal dan rencana anggaran, sehingga proyek kerja sama luar negeri dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengisi celah kebutuhan pendanaan di luar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sementara itu Haruni Krisnawati menambahkan seluruh kerja sama tematik spesifik kehutanan dengan FAO perlu diselaraskan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab atas tata kelola lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan Indonesia.

Di akhir pertemuan kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam formulasi kerja sama sektor kehutanan antara Kementerian Kehutanan dan FAO, dengan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi sesuai batas jurisdiksi dan prioritas pembangunan kehutanan nasional.