Mendagri Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana di Cilacap, Tegaskan Antisipasi Ancaman Hidrometeorologi

JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan dirinya akan terjun langsung ke Kabupaten Cilacap untuk memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana. Daerah tersebut sebelumnya diguncang banjir dan longsor yang menewaskan warga serta menyebabkan sejumlah orang hilang.

Pernyataan itu disampaikan Mendagri usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sejumlah isu strategis terkait lahan dan mitigasi bencana. Agenda tersebut berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri pada Selasa, 18 November 2025.

"Melakukan apel, apel kesiapan [kesiapsiagaan bencana], dan saya sendiri besok akan memimpin di Cilacap," ujarnya.

Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya curah hujan. Ia menuturkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan curah hujan tinggi akan berlangsung sejak November 2025 hingga Januari 2026.

Fenomena cuaca ekstrem tersebut diprediksi terjadi di wilayah selatan Indonesia yang meliputi Bengkulu, Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, hingga kawasan selatan Maluku dan Papua. Ia menekankan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk tinggi harus meningkatkan kewaspadaan.

"Di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapatkan perhatian khususnya adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar, kalau terjadi longsor di tanah kosong, enggak apa-apa. Tapi kalau terjadi longsor di daerah permukiman, itu rawan," tuturnya.

Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk menjadikan bencana banjir dan longsor di Cilacap sebagai pelajaran penting. Setiap daerah diminta segera melakukan pendataan titik rawan longsor maupun banjir akibat meningkatnya intensitas hujan.

Ia menambahkan bahwa langkah mitigasi harus benar-benar dilaksanakan, termasuk memperkuat area rawan longsor apabila memungkinkan. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan penguatan, maka penduduk yang tinggal di lokasi berisiko harus direlokasi sementara demi keselamatan.

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi ini dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi internal dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan pada jalan atau wilayah dengan potensi longsor tinggi, sesuai kemampuan anggaran. Jika anggaran daerah terbatas, status darurat dapat ditetapkan untuk membuka akses dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jalan kalau mungkin yang rawan longsor diperbaiki. Kalau pun masih kekurangan anggaran, untuk itu [daerah] ditetapkan sebagai status darurat, BNPB dapat melakukan back up untuk memberikan bantuan anggaran, perbaikan, maupun juga untuk pencegahan bencana. Maupun juga untuk operasi modifikasi cuaca," jelasnya.

Langkah-langkah tersebut, menurut Mendagri, penting untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana lebih besar. Ia menekankan bahwa kesiapan pemerintah daerah adalah kunci dalam menjaga keselamatan warga.

Dengan kepemimpinan langsung dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana di Cilacap, Mendagri berharap pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan komitmen dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi yang diprediksi masih akan terjadi selama beberapa bulan ke depan.