Perubahan Iklim Sudah Berdampak Negatif ke Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia memiliki komitmen untuk memastikan pasar karbon bersifat kredibel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam.

JAKARTA - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat integritas dan kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/11), menyatakan Indonesia menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung oleh Coalition to Grow Carbon Markets dan mendukung Shared Principles yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pemerintah dalam memastikan integritas tinggi dalam pemanfaatan kredit karbon.

 “Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memastikan bahwa pasar karbon benar-benar berintegritas tinggi, tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Rohmat pada acara Coalition to Grow Carbon Markets yang diselenggarakan di Paviliun Singapura, COP30 UNFCCC, Belem, Brasil. Dalam kesempatan itu, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara penggagas Coalition to Grow Carbon Markets atas kepemimpinannya dalam memajukan pasar karbon global yang kredibel dan transparan. “Kami mengapresiasi Pemerintah Singapura selaku Ketua Bersama Koalisi atas penyelenggaraan acara yang mendorong aksi bersama untuk memobilisasi pembiayaan sektor swasta melalui pasar karbon,” katanya.

 Sebagai bagian dari semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi Kenya, Inggris, Singapura, Perancis, dan Panama atas perannya dalam membentuk Koalisi tersebut. Indonesia, lanjutnya, menilai inisiatif ini penting untuk mempercepat aksi iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

 “Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa pasar karbon bersifat kredibel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Wamenhut menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arsitektur pasar karbon nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi itu menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kuat, inklusif, dan terhubung secara global.

Gas Rumah Kaca

Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Muhammad Madya yang diminta tanggapannya mengatakan, Pemerintah memang perlu selalu mengedepankan kebijakan yang berorientasi untuk menekan efek Gas Rumah Kaca (GRK), karena terbukti dampak perubahan iklim dapat merugikan perekonomian.

“Dampak iklim ini mengancam kehidupan dan mata pencaharian misalnya, kelangkaan pangan dan hilangnya tempat tinggal, dan berdampak negatif pada pertumbuhan. Tapi sekarang dunia semakin sadar akan ancaman emisi GRK. Bagi pemerintah, saran yang bisa kami berikan adalah pemberian reward pada perusahaan yang telah berusaha dan berkontribusi dalam penurunan emisi karbon,” kata Madya.

 Sebab, dengan rewards, perusahaan dimotivasi oleh insentif untuk meningkatkan nilai pasar. Inisiatif karbon tingkat perusahaan yang efektif dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi biaya modal yang akhirnya secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan.