Kepala Dinas akan Dicopot Jika Tidak Optimal dalam Menggunakan Anggaran 2026

Banjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin mengancam akan memberhentikan kepala dinas atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak optimal menyerap atau menggunakan anggaran 2026.

“Kepala SKPD yang tak bisa menggunakan anggaran dengan baik akan saya berhentikan, tapi bukan berarti boros,” kata Muhidin saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu.

Muhidin menyampaikan peringatan tersebut karena pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel Tahun Anggaran 2025 masih jauh dari target serapan yang diharapkan.

“Kalau penggunaan anggaran tahun 2025 tidak maksimal, masih bisa memaklumi, karena masa jabatan kami baru dimulai tahun ini. Tapi untuk tahun 2026, tidak ada alasan lagi,” ujar dia.

Ia menyampaikan pernyataan keras tersebut secara terbuka di hadapan anggota dewan agar menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.

Pada kesempatan itu, Gubernur Muhidin juga mengklarifikasi isu dana daerah yang disebut masih mengendap di perbankan sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Untuk dana daerah Kalsel masih aman tersimpan di Bank Kalsel dalam bentuk deposito dan giro pemerintah daerah, bukan dana pribadi,” ungkapnya.

Sebelumnya, terungkap realisasi anggaran belanja 2025 hingga awal November belum mencapai 60 persen pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (11/11).

Ketua DPRD Kalsel Supian HK berharap realisasi anggaran dapat mencapai minimal 70 persen hingga akhir Desember 2025, meski sebagian anggota dewan menilai target 90 persen atau bahkan 100 persen sulit tercapai mengingat sisa waktu yang semakin singkat.