Soroti Kelangkaan BBM Swasta dan Penurunan Kualitas, Pengamat Tekankan Pentingnya Komunikasi ke Masyarakat sebagai Bagian Menjaga Ketahanan Energi dan Ketahanan Negara

JAKARTA - Pemerhati migas sekaligus dosen Luar Biasa di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Leo Herlambang baru-baru ini menyoroti persoalan subsidi BBM yang dikaitkan dengan ketahanan energi dan ketahanan negara. 

Dalam catatannya, praktisi bisnis dan pasar modal ini mengatakan, subsidi menjadi diskusi menarik apalagi jika dikaitkan denganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggap sebagian pihak kurang sehat. 

"Mengapa kurang sehat ya karena defisitnya terus membesar. Dari informasi terakhir pertengahan oktober, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang."

Hingga akhir Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai 218 triliun rupiah atau 43,7 persen. Menurutnya, memahami subsidi ini menjadi penting, karena sangat sensitif, khususnya  yang terkait dengan kebutuhan orang banyak. 

"Keliru menerapkan, dapat membakar emosi masyarakat. Apalagi hidup di zaman yang dengan sangat mudah media sosial diakses masyarakat. Kejadian kelangkaan  seperti LPG melon subsidi tiba-tiba, kelangkaan solar tiba-tiba, kelangkaan pupuk tiba-tiba, adalah beberapa contoh barang subsidi yang mudah memicu keresahan bahkan memacu kemarahan masyarakat. Kelangkaan itu, bisa jadi memang langka, atau ada yang membuat langka."

"Kalau langka disengaja pemerintah nampaknya tidak mudah dilakukan, karena pemerintah butuh stabilitas politik. Kalau langka disebabkan oleh pihak yang ingin menganggu stabilitas bisa dijadikan dugaan," ujarnya lewat sebuah pernyataan. 

Dia melanjutkan, dalam praktek penyaluran subsidi tidaklah mudah. Khususnya subsidi atas barang yang bergerak seperti LPG, bensin dan pupuk. Untuk subsidi barang yang tidak bergerak seperti listrik dan angkutan relatif mudah dikontrol karena langsung dalam kendali BUMN yang mendapat penugasan, sebagaimana yang masyarakat juga sudah ketahui melalui media, terjadinya penyelewengan barang subsidi banyak dilakukan. 

"Contoh mengambil gas LPG melon 3 kiloan dimasukkan oleh pihak tertentu ke gas elpiji yang 12 kilogram bahkan ke yang 50 kilogram. Pupuk subsidi di masyarakatpun juga tidak bisa langsung didapat para petani yang membutuhkan. Para pengambil keuntungan subsidi diduga menjadi salah satu pihak yang membuat kondisi kelangkaan," tegasnya. 

Kekuatan media dalam satu sisi juga ada yang mampu membuka tabir penyelewengan subsidi. Namun di pihak lain kekuatan media massa juga mampu mem-framing bahwa kelangkaan itu karena dilakukan oleh pemerintah, padahal pemerintah telah membuat regulasi penyaluran subsidi. Simpulan awal bahwa subsidi atas barang yang bergerak menjadi tidak tepat sasaran.  Bagaimana mengatasinya menjadi tantangan tersendiri.

Subsidi dapat berupa subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi biasanya dikaitkan dengan BBM, seperti solar, premium, pertalite, LPG, bahkan sampai Listrik. Subsidi non energi misalnya, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, subsidi PSO (Public Service Obligation), subsidi perpajakan dan lain-lain yang diatur regulasi.

Pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga perekonomian suatu negara. Mengapa ? Karena subsidi pemerintah dapat dapat menjadi bagian pembentuk harga-harga komoditas di tingkat masyarakat atau mikro ekonomi. Jika regulasi subsidi diberikan ke Perusahaan, subsidi dapat mempengaruhi harga komoditas baik sebagi harga input mauput harga output. Dalam praktek bisnis manufaktur adalah yang mempengaruhi COGM (Cost of Goods Manufactured) , bahkan sampai COGS ( Cost of Good Sold) -nya. 

Apa sebenarnya tujuan pemerintah memberikan subsidi, tidak lain di antaranya untuk pemerataan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai langkah stabilisasi harga dan tujuan lain yang menjaga stabilitas perekonomian. 

Meski memiliki dampak positif, dalam sebuah penelitian disampaikan bahwa subsidi juga memiliki risiko eksternalitas yang negatif. Diantaranya, subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena konsumen membayar barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. 

"Risikonya, konsumen tidak hemat dalam mengonsumsi barang subsidi. Subsidi juga menyebabkan penggunaan sumber daya untuk produksi barang menjadi boros, karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada opportunity cost. Di sisi lain, subsidi menyebabkan distorsi harga atau gejolak harga yang sulit dikendalikan."

Leo menuturkan, kasus hilangnya BBM jenis bensin di SPBU non Pertamina, seperti Shell, BP maupun Vivo kemarin juga harus didapat dulu informasi yang lebih jelas. 

"Dalam penelusuran ternyata mereka tidak menjual karena kuota impor 2025-nya sudah habis. Jadi jatah jualannya sudah habis. Bahkan telah ditambah 10 persen dan habis juga. Semua yang dijual SPBU Non Pertamina ini BBM non subsidi."

Selama tahun 2025 lanjutnya, terdapat 4 badan usaha swasta yang mendapat kuota di hilir migas untuk non subsidi. BP-AKR mendapat kuota impor setara RON 92 sejumlah 97.107 kilo liter dan RON 98 sejumlah 11.864 kiloliter. Vivo mendapat kuota impor untuk RON 90 sejumlah 18.642 kiloliter, RON 92 sejumlah 60.857 kiloliter dan RON 98 sejumlah Rp 7.300 kiloliter. SPBU Exxon mendapat kuota impor RON 92 sejumlag 83.098 kiloliter. AKR mendapat kuota impor RON 92 sejumlah 9.400 kiloliter. Sementara Shell mendapat kuota impor RON 92 sejumlah 329.704 kiloliter, RON 95 sejumlah 119.601 kiloliter dan RON 98 sejumlah 38.674 kiloliter. 

"Mengapa bensin mereka cepat bisa habis. Salah satu indikasi adalah munculnya kasus oplosan pertalite dan pertamax di awal tahun 2025. Isu ini dianggap negatif dan membuat konsumen yang biasanya membeli BBM jenis bensin berpindah dari SPBU Pertamina ke SPBU Non Pertamina," ungkapnya. 

Dia menambahkan, SPBU Non Pertamina akhirnya kehabisan stok, karena  kuota impornya habis. Sementara BBM jenis solar di SPBU Non Pertamina masih dijual.  Kesimpilulannya adalah, masyarakat perkotaan mengurangi konsumsi bensin di SPBU Pertamina karena kurang mempercayai produk pertamina dan  pada akhirnya membeli bensin non subsidi dari SPBU Non Pertamina, meski lebih mahal.

Perlu dicatat juga bahwa SPBU Non Pertamina ini relatif hanya ada di perkotaan, yang kebutuhan atas BBM jenis bensin tinggi, karena jumlah kendaraan roda empat dan roda dua sangat banyak. Mengapa hanya di kota. Mungkin karena investasinya yang layak hanya di perkotaan. Belum tentu perusahaan Non Pertamina penyedia SPBU itu bersedia membuka di daerah, yang demand-nya belum tentu sebesar di perkotaan.  

"Apalagi diminta membuat storage atau tank farm di daerah-daerah untuk menjual bensin non subsidi."

Berbeda dengan perusahaan penyedia SPBU Non Pertamina, Pertamina harus menyediakan BBM,  ke seluruh pelosok Indonesia dan diminta harganya sama.

"Sungguh bukan pekerjaan mudah, karena membutuhkan infrastruktur Supply Chain yang memadai, baik di darat, laut, bahkan mungkin udara. Mendistribusikan minyak dan gas, juga barang subsidi ke negeri kepulauan Indonesia, bukanlah pekerjaan yang sederhana."

"Supply chain minyak dan gas itu bukan hanya terkait penyediaan, tetapi juga menyangkut ketahanan energi dan ketahanan nasional," tegasnya. 

Leo menjelaskan, terkait ketahanan energi, di Kementerian ESDM, tentu memiliki dashboard tentang posisi dan kondisi jumlah minyak dan gas yang didistribusikan di seluruh daerah di Indonesia. Di mana saja storage minyak solar, bensin, dan storage LPG. Jumlah cadangan di masing-masing daerah, untuk dipantau kemampuan memasoknya untuk berapa hari ke depan dan seterusnya. "Kekacauan distribusi minyak dan gas di suatu daerah dapat mengancam ketahanan energi daerah, yang dapat menimbulkan keresahan dan berpotensi kerusuhan."

Pada saat SPBU Non Pertamina belum menjual bensin, terdapat sebuah keresahan di akhir Oktober 2025, terkait  bensin yang konon dicampur etanol. Beredar di media sosial banyak motor yang mogok, bahkan mobil. 

"Namun kalau disimak, itu tidak terjadi di seluruh Indonesia. Kebanyakan terjadi di daerah Jawa Timur, khususnya Kawasan sekitar Surabaya, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Ini masalah kedaerahan."

"Pertamina telah menunjukkan bahwa saat di tes, tidak ada masalah. Lalu bagaimanakah sebenarnya permasalahan itu bisa terjadi ? Apakah karena hujan dengan curah tinggi menjadikan tandon penyimpan di SPBU kemasukan air ? Atau apakah ada sabotase ? Inilah bagian ketahanan energi, bahwa barang yang telah didistribusikan sesuai standarpun bisa membuat keresahan masyarakat," ungkapnya. 

"Jika tidak tertangani bisa menggangu ketahanan nasional. Apalagi menyangkut barang subsidi. Jika ternyata ada sabotase, maka perlu segera ditindak yang berwajib, agar tidak meluas."

Dia menyimpulkan, dari rentetan kejadian terkait subsidi, distribusinya dan penanganannya ketika terjadi distorsi, maka disinilah peran penting komunikasi untuk menjaga ketahanan energi, dalam arti kemampuan menyediakan energi sesuai spesifikasinya pada saat dibutuhkan, sekaligus menjaga ketahanan nasional.

"Menjelaskan kepada masyarakat untuk memahami subsidi, sehingga tidak terjebak dalam emosi destruktif, akibat medsos. Memahamkan masyarakat, agar memilah dan memilih setiap informasi yang masuk, sehingga tindakan yang dilakukan tidak kontra produktif, tetapi justru dapat melakukan sharing informasi yang konstruktif dalam kerangka ketahanan energi dan ketahanan nasional," pungkasnya.