Transmigran Akhirnya Menerima Sertifikat Setelah Lama Menanti-nanti

SIGI -  Sertifikat tanah adalah harta yang dinanti setiap orang saat mengurus tanah, termasuk transmigran.Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, akhirnya menerbitkan 455 sertifikat bidang lahan di Kawasan Transmigrasi Lembantongoa, Kecamatan Palolo.

"Jadi dari yang dicadangkan 900 bidang, baru sekitar 455 bidang lahan yang terbit," kata Kepala BPN Kabupaten Sigi Juwahir saat ditemui awak media di Desa Sidera, Minggu. Ia mengemukakan terdapat sejumlah permasalahan dalam proses penerbitan sertifikat di Kawasan Transmigrasi Lembantongoa tersebut seperti sebagian lokasi penggunaan lahan masuk dalam kawasan hutan.

"Tentunya terdapat site plan yang tidak sesuai lokasi lapangan khususnya di kawasan transmigrasi Palolo," ucapnya. Ia menuturkan ke depan perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan sertifikat lahan di Kawasan Transmigrasi Lembantongoa Palolo.

Menurut dia, lahan di kawasan transmigrasi tidak boleh diperjualbelikan.

"Untuk jual beli lahan transmigrasi ini tidak diperkenankan karena tujuannya kan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jika tanah di transmigrasi dijual nantinya tidak akan terpenuhi tujuan dari pemerintah terkait kawasan transmigrasi," sebutnya.

Juwahir menyebutkan hingga saat ini belum menemukan terkait jual beli lahan di Kawasan Transmigrasi Lembantongoa. Berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Sigi, jumlah transmigran di Kawasan Transmigrasi Lembantongoa Palolo sebanyak 365 kepala keluarga.

Untuk Calon Transmigran

Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi memaparkan empat amanat Presiden Prabowo Subianto kepada para calon transmigran yang menekankan peran transmigrasi dalam menjaga kedaulatan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Empat amanat tersebut ia sampaikan kepada 75 calon transmigran Angkatan IV dan V Tahun 2025 saat memberi pembekalan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta di Sleman, DIY, Sabtu.

"Pertama untuk menjaga NKRI. Karena, dengan berpindahnya penduduk dari yang padat ke daerah yang longgar akan menempati tanah-tanah yang kosong, ruang-ruang yang sepi, agar tidak ada penetrasi, tidak ada intervensi dari luar, yang bisa mengambil alih tanah dan air Indonesia," ujar dia.

Ia menyebut perpindahan penduduk dalam program transmigrasi bertujuan memperkuat semangat kebangsaan melalui pertemuan berbagai suku, agama, dan budaya. Ia menilai program transmigrasi menjadi garda terdepan dalam merajut nasionalisme

"Karena sebagai satu rasa kebangsaan, orang kemudian menjadikan perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Perbedaan suku, agama, ras jangan dijadikan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia," ucap dia.

Amanat kedua Presiden Prabowo, yakni mengentaskan kemiskinan melalui pemberian lahan satu hingga dua hektare kepada transmigran sebagai bagian dari reforma agraria. Ia mengatakan negara memiliki tanggung jawab memberi dukungan agar terjadi perubahan nasib warga transmigrasi.

"Ada perubahan dalam pendapatan, sehingga diharapkan bapak, ibu menjadikan tanah bukan sekadar tempat hidup, tempat permukiman, tetapi menjadikan sebagai sumber ekonomi untuk perubahan nasib," kata dia.

Peserta transmigrasi juga mendapatkan jaminan hidup dari negara pada awal penempatan agar dapat beradaptasi dan memulai usaha berbasis lahan selama 1 hingga 1,5 tahun. Amanat ketiga, katanya, kontribusi program transmigrasi terhadap swasembada pangan nasional.

Dia menyebut sudah banyak kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra produksi pangan, khususnya beras. "Sebagian besar kawasan transmigrasi itu menjadi lumbung pangan nasional," kata dia.

Amanat keempat, melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah tujuan transmigrasi melalui hadirnya penduduk dan aktivitas ekonomi. Dia menyebut program transmigrasi sejak masa Presiden Soekarno telah menghasilkan seribu lebih desa dan wilayah administratif baru.

Program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa definitif, 464 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Kepada para calon transmigran, Viva berharap, mereka memiliki tekad kuat menghadapi proses adaptasi dan pembangunan wilayah yang masih berkembang.

"Sebagai warga transmigrasi baru, itu harus punya keyakinan bahwa perubahan nasib itu harus ada di tangan kita sendiri," ujar dia. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Sigit Mustofa Nurudin menjelaskan 75 kepala keluarga (KK) yang menjalani pelatihan di BBPPMT Yogyakarta merupakan peserta program transmigrasi lokal.

Mereka akan ditempatkan di Torire, Poso, dan Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari seluruh peserta itu, lima di antaranya anggota TNI Angkatan Darat (AD) aktif yang berasal dari wilayah penempatan dan tengah menyongsong masa pensiun. "Ini sebenarnya program sudah dari dulu (trans AD) lalu kita atur juga. Jadi, diselesaikan dulu masa pengabdian beliau, nanti setelah beliau pensiun, nanti resmi jadi warga trans," ujar dia.