Mempercepat Transformasi PMI Menuju Era “Medium-High Skill”

Pemerintah mendorong pelindungan pekerja migran yang lebih komprehensif dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui transformasi dari pekerja low skill menjadi medium-high skill sehingga lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memainkan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan lebih dari 4,3 juta PMI aktif di 22 negara dan remitansi mencapai sekitar 180 triliun rupiah per tahun, kontribusi mereka tidak hanya memperkuat cadangan devisa, tetapi juga menopang kesejahteraan jutaan keluarga di Tanah Air.

Namun, di balik angka besar tersebut, berbagai persoalan masih membayangi, mulai dari perlindungan hukum yang lemah, akses informasi yang terbatas, hingga kasus-kasus eksploitasi di negara tujuan. Menjawab tantangan itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Pembentukan kementerian ini menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan isu pekerja migran, dari sekadar pengiriman tenaga kerja menjadi pelindungan menyeluruh, sejak pra-penempatan hingga kepulangan. Pelantikan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI menggantikan Abdul Kadir Karding menjadi sinyal politik dan administratif yang kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat pembenahan tata kelola PMI secara sistemik.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan Kementerian P2MI mampu memperkuat diplomasi tenaga kerja, memperluas kerja sama bilateral yang melindungi hak-hak PMI, serta memastikan setiap pekerja migran mendapat jaminan sosial dan keadilan yang layak di luar negeri.

Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah memacu pembenahan tata kelola PMI, berikut pernyataan Menteri P2MI Mukhtarudin yang dilantik pada 8 September 2025 dalam beberapa kesempatan disusunwartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini.

Sewaktu dilantik, apa arahah Presiden?

Bapak Presiden menekankan dua hal penting, yaitu pelindungan pekerja migran yang lebih berkualitas serta peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) agar beralih dari low skill menjadi medium-high skill worker. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi struktural sektor ketenagakerjaan di era pemerintahan Prabowo.

Saat ini, Kemen P2MI bersama DPR RI dan enam kementerian tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan undang-undang itu diarahkan untuk memperkuat jaminan hukum, mempercepat layanan, dan memperluas akses pelatihan vokasi di daerah asal calon PMI.

Kami ingin memastikan bahwa pelindungan berjalan berkelanjutan, tidak hanya ketika pekerja berada di luar negeri tetapi juga sebelum dan sesudah mereka berangkat. Prinsipnya, negara hadir di setiap tahap.

Apa tindak lanjut dari arahan Presiden?

Kami siap untuk mengkoordinasikan program pelatihan 500 ribu pekerja migran di bidang welder dan hospitality. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional. Program tersebut merupakan respons atas hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan sejumlah negara yang membutuhkan tenaga kerja di dua sektor itu.

KORAN JAKARTA/M FACHRI

Dalam program tersebut, apa peran Kementerian Anda?