Beijing Siap Bekerja Sama dengan Washington Tangani Peredaran Fentanil

Beijing - Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengungkapkan terbuka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS), termasuk dalam pengendalian fentanil mengingat Tiongkok adalah negara yang punya aturan ketat tentang narkoba.

"Dalam hal antinarkotika, Tiongkok memiliki tekad yang paling kuat, kebijakan yang paling gigih, dan salah satu rekam jejak terbaik di dunia. Tiongkok memberikan bantuan dalam hal ini yang mencapai hasil positif, dan terbuka untuk melanjutkan kerja sama dengan AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.

Pada Rabu (29/10), Presiden AS Donald Trump mengatakan ia berharap dapat menurunkan tarif terkait fentanil terhadap Tiongkok berdasarkan hasil pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan.

Trump menyampaikan hal itu saat berbicara dengan wartawan di pesawat Air Force One ketika menuju ke Korea Selatan dari Jepang.

Trump mengatakan Tiongkok akan bekerja sama dalam mengekang ekspor fentanil, obat yang awalnya diresepkan dokter untuk meredakan rasa sakit tapi malah menyebabkan epidemi kecanduan di AS dengan kasus overdosis yang menyebabkan sekitar 100.000 kematian setiap tahunnya.

"Saya berharap dapat menurunkannya karena saya yakin mereka akan membantu kita mengatasi masalah fentanil," kata Trump.

Ia menambahkan bahwa kontrol perbatasan yang lebih ketat telah memberikan dampak positif.

"Tiongkok merupakan salah satu negara dengan jumlah zat terbanyak dan pengendalian narkoba yang paling ketat, kami menyatakan simpati atas krisis fentanil di Amerika Serikat," tambah Guo Jiakun.

Namun, Guo Jiakun menyebut, AS juga perlu mengambil tindakan konkret untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi kerja sama tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga telah memastikan Presiden Xi Jinping akan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada Kamis (30/10), di Busan, Korea Selatan untuk berdiskusi mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Sebelum pertemuan kedua kepala negara, delegasi Tiongkok dan AS sudah bertemu dalam perundingan dagang di Kuala Lumpur pada 25-26 Oktober 2025.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan perundingan dagang tersebut akan berisi soal keinginan Tiongkok untuk "menunda" kontrol ekspor mineral tanah jarang yang banyak digunakan dalam pembuatan jet tempur, ponsel maupun kendaraan listrik selama satu tahun sebagai bagian dari kesepakatan.

Sedangkan Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Li Chenggang yang menjadi negosiator Tiongkok dalam perundingan tersebut mengungkapkan kedua negara sudah mencapai "konsensus awal" dan selanjutnya akan melalui proses persetujuan internal masing-masing.

Sebelumnya Presiden Trump mengatakan akan mengenakan tarif tambahan 100 persen untuk barang-barang Tiongkok mulai November sebagai balasan atas pengetatan ekspor mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk produksi barang elektronik.

Tiongkok juga menghentikan pembelian kedelai dari AS padahal Tiongkok adalah pelanggan kedelai terbesar AS yang mengimpor separuh dari seluruh ekspor senilai 24 miliar dolar AS pada 2024.

Diketahui sejauh ini barang-barang AS ke Tiongkok dikenakan tarif impor sebanyak 10 persen sementara barang-barang Tiongkok ke AS terkena tarif 30 persen pasca Trump mengumumkan tarif "timbal balik" ke banyak negara sejak April 2025.