Pengamat Media Sosial Desak Pemerintah Perkuat Pengawasan Lowongan Palsu

JAKARTA - Pengamat Media Sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap maraknya penipuan lowongan kerja di media sosial. Menurutnya, pengawasan dan edukasi publik harus berjalan beriringan untuk mencegah praktik perdagangan orang berkedok rekrutmen kerja.

Ismail menjelaskan, platform digital sebenarnya dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memfilter iklan palsu. Teknologi tersebut mampu membedakan antara lowongan kerja asli dan penipuan daring.

“Kan ada penggunaan AI itu bisa membedakan antara contoh iklan-iklan yang ternyata palsu dengan yang betul. Contohnya, iklan yang betul biasanya ada situs resminya, PT atau perusahaannya jelas, alamatnya jelas, tidak hanya media sosial saja,” ujar Fahmi, Minggu (26/10).

Namun, Fahmi menilai penindakan terhadap akun penyebar lowongan palsu sering kali tidak efektif. Pelaku umumnya berganti akun dengan cepat sebelum sempat diblokir oleh sistem.

“Ketika mau di-banned, bagus kalau bisa langsung dideteksi dan dihapus. Tapi biasanya, mereka hanya gunakan satu akun untuk sementara, posting selama seminggu, habis itu ganti akun lain, sudah keburu menyebar,” ucap dia.

Ia menyebut penggunaan AI dapat ditingkatkan untuk memberi peringatan di setiap iklan mencurigakan. Namun, komitmen platform masih rendah karena lebih mementingkan interaksi pengguna demi keuntungan bisnis.

"Platform ini kan urusannya bisnis, sedangkan urusan human trafficking itu tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait. Jadi jika kampanye rekrutmen masif di media sosial, maka kampanye edukasi juga harus masif," kata Fahmi.

Fahmi mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdisi) untuk aktif mengedukasi publik di media sosial. Kampanye digital perlu diperluas dengan melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan.

"Pemerintah tetap harus jadi orkestra utama, karena punya data, yang kemudian terlihat kelompok mana yang sering jadi korban human trafficking. Dari situ bisa dipetakan, daerah atau kelompok apa, kemudian kerja sama bisa dilakukan, misalnya dengan NU, Muhammadiyah, LSM, atau lainnya," kata Fahmi.

Sementara itu, Senior Manager Migrant Care, Mulyadi menilai pemerintah belum melakukan upaya konkret memperkuat ketahanan digital masyarakat. Ia menilai edukasi bahaya penipuan daring masih sebatas sosialisasi tanpa langkah nyata.

“Belum ada upaya secara sungguh-sungguh itu untuk memperkuat ketahanan di sosial media. Sehingga orang lolos saja ke sana,” ujar Mulyadi.

Ia menegaskan, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas menindak akun penyebar lowongan palsu. Selain itu, kerja sama lintas negara perlu diperkuat untuk memberantas sindikat kejahatan siber lintas batas. ils/I-1