Kredit Perbankan Diharapkan Tumbuh Dua Digit

Efek nyata penempatan dana Pemerintah di Himbara akan terasa bila likuiditas itu benar- benar disalurkan ke sektor produktif, bukan hanya berhenti di portofolio simpanan atau pembiayaan konsumtif.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga mencapai dua digit.

Hal itu disampaikan Menkeu sebagai respons atas data Bank Indonesia (BI) yang mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen. Dana tersebut kata Menkeu seharusnya dapat memperkuat likuiditas perbankan dan mengakselerasi penyaluran kredit.

“Mungkin September belum full impact dari uang itu. Tapi kalau dari entitas bank penerima naiknya udah clear kan. Kalau dari 6 persen ke 7 persen itu naik 1 persen kan udah lumayan indikasinya membaik. Tapi pelan-pelan harusnya sih kalau impact-nya sudah full, kreditnya harusnya mendekati double digit nanti. Saya harap sih bisa double digit,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/10).

Menkeu menilai pertumbuhan kredit yang relatif moderat itu utamanya dipengaruhi kondisi ketidakstabilan ekonomi akibat aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu. Namun, masih ada waktu pada triwulan IV-2025 untuk melihat perkembangan kredit perbankan sepanjang 2025.

“Harapan saya dengan uang yang 200 triliun rupiah tadi, pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga (tumbuh) makin kencang. Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu, kalau kurang kita akan tambah lagi uang dari sistem,”kata Ketua Dewan Komisioner LPS 2020-2025 itu.

Uang Beredar

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2025 tumbuh tinggi, yakni 8,0 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 9.771,3 triliun rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10) mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 10,7 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,2 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada September 2025 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit, dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Aktiva luar negeri bersih pada September 2025 tumbuh sebesar 12,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,7 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar 2.085,3 triliun rupiah.

Sedangkan, penyaluran kredit pada September 2025 tumbuh 7,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada bulan sebelumnya sebesar 7,0 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Begitu pula dengan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 6,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2025 sebesar 5,0 persen (yoy).

BI juga mencatat uang primer (M0) adjusted pada September 2025 yang tumbuh sebesar 18,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar 2.152,4 triliun rupiah.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo menilai positif penempatan dana pemerintah itu di bank Himbara karena berpotensi mempercepat pertumbuhan kredit perbankan hingga dua digit.

Kendati demikian, efek riil dari penempatan dana tersebut baru akan terasa apabila dana likuiditas itu benar-benar disalurkan ke sektor produktif, bukan hanya berhenti di portofolio simpanan atau pembiayaan konsumtif.

“Kuncinya ada pada penyerapan di sektor riil. Likuiditas perbankan memang meningkat, tetapi kalau tidak dibarengi dengan peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha, efek penggandanya ke ekonomi akan terbatas,” katanya.

Menurut Susilo, dorongan likuiditas dari dana pemerintah bisa menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi, terutama jika diarahkan ke sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pertanian modern, dan UMKM yang memiliki efek berantai luas terhadap penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Ia juga menilai peningkatan pertumbuhan uang beredar (M2) yang mencapai 8 persen pada September 2025 mencerminkan stabilitas sistem keuangan yang membaik. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan likuiditas ini tetap diimbangi dengan pengawasan terhadap potensi inflasi maupun pembiayaan spekulatif.

“Momentum ini bisa menjadi langkah awal menuju pertumbuhan kredit dua digit, asalkan bank tetap disiplin menyalurkan pembiayaan ke sektor yang produktif dan pemerintah menjaga stabilitas harga. Jadi, kebijakan ini perlu kesinambungan antara sektor keuangan dan sektor riil,” pungkasnya.