Distribusi Pupuk Kini Lebih Gesit, Birokrasi Berbelit Dipangkas Habis

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi distribusi pupuk sebagai bagian dari strategi memperkuat produktivitas pertanian nasional, salah satunya dengan penurunan harga hingga 20 persen tanpa tambahan anggaran negara. Namun, perubahan kebijakan pupuk subsidi yang dilakukan secara cepat berisiko memicu keterlambatan distribusi sehingga menghambat momentum peningkatan produksi pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan penurunan harga pupuk ini merupakan hasil nyata dari kebijakan berani Presiden Prabowo membenahi tata kelola pupuk nasional. “Hari ini kita umumkan kabar besar untuk seluruh petani Indonesia, atas arahan Bapak Presiden, kami melakukan revitalisasi sektor pupuk dari hulu ke hilir. Dulu distribusi pupuk harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/ wali kota, dengan total 145 regulasi. Kini, cukup dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik, dan pabrik langsung ke petani,” kata Amran dalam konferensi pers 1 tahun kinerja pembangunan pertanian pemerintahan Prabowo- Gibran di Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (22/10).

Mentan menambahkan langkah besar ini berhasil memangkas birokrasi panjang yang selama bertahun-tahun memperlambat penyaluran pupuk ke petani. Sistem baru memungkinkan pupuk dikirim lebih cepat dan tepat sasaran.