Tiga Wamenkeu Diuji, Kualitas Keputusan Fiskal Jadi Taruhan

Jika kualitas keputusan tidak berubah dengan adanya dukungan tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu), negara hanya menambah struktur, sementara sumber persoalan fiskalnya tetap tidak terselesaikan.

JAKARTA – Formasi tiga wakil menteri keuangan bukan sekadar penambahan struktur, tetapi harus mampu memperkuat kualitas pengambilan keputusan fiskal. Beban agenda Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cukup besar, mulai dari menuntaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, menyiapkan APBN 2027, hingga melakukan konsolidasi internal melalui reformasi.

Karena itu, pembagian peran yang jelas, koordinasi yang solid, serta keputusan berbasis data menjadi kunci agar kebijakan fiskal tetap kredibel, responsif, dan mampu menjawab tekanan ekonomi. Sayangnya, pembagian tugas antara tiga wakil menteri keuangan hingga sejauh ini masih dirumuskan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan formasi tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu) harus dapat tecermin pada penguatan kualitas keputusan fiskal. “Formasi tiga wamenkeu baru bernilai apabila memperkuat kemampuan Kementerian Keuangan mengambil keputusan dan mengawasi pelaksanaannya,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/10).

Dia menggarisbawahi pembagian tugas wamenkeu harus disertai kewenangan yang nyata dan pertanggungjawaban yang jelas. Jika keputusan operasional tetap menumpuk di meja menteri keuangan, sementara direktorat jenderal menghadapi tambahan jalur persetujuan, dia berpendapat biaya koordinasi justru meningkat.

Menurut dia, risiko terbesar adalah fragmentasi kebijakan. Pasalnya, pengelolaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan saling menentukan. “Pemungutan pajak yang menekan aktivitas usaha dapat melemahkan basis penerimaan berikutnya, percepatan belanja tanpa kesiapan program dapat menghasilkan pemborosan, dan tambahan utang tanpa hasil ekonomi yang memadai mempersempit ruang fiskal melalui beban bunga,” jelasnya.

Karena itu, ketiga wamenkeu dinilai harus mampu menguji konsekuensi tersebut secara bersama. “Masing-masing tidak boleh dinilai berhasil hanya karena target bidangnya tercapai, sementara keseimbangan APBN memburuk,” ujar dia.

Rizal menyarankan agar pembagian portofolio perlu segera disertai batas kewenangan, mekanisme penyelesaian perbedaan, dan sasaran kinerja bersama di bawah menkeu. Ukuran yang digunakan harus bersifat konkret, yakni kebocoran penerimaan berkurang, belanja memberi hasil, pembiayaan terkendali, dan keputusan lebih cepat.

“Penambahan pimpinan tidak menciptakan ruang fiskal dengan sendirinya. Jika kualitas keputusan tidak berubah, negara hanya menambah struktur, sementara sumber persoalan fiskalnya tetap tidak terselesaikan,” kata Rizal.

Dampingi Menkeu

Posisi wamenkeu kembali diisi oleh tiga orang seiring dengan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026, yang menunjuk Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman mendampingi Juda Agung untuk membantu tugas Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Namun, Suahasil menyatakan pembagian tugas antara tiga wakil menteri keuangan hingga sejauh ini masih dirumuskan. Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/10), mengatakan rencana pembagian tugas akan dimulai dengan peninjauan terkait tugas Kementerian Keuangan secara komprehensif.

Dengan begitu, dia bisa menempatkan tiap wakilnya pada tugas yang tepat. “Kami, dengan saya sebagai Menteri Keuangan, pasti kami akan duduk bersama dan kami akan melihat keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang sedemikian komprehensif. Lalu, kami akan saling mengisi, itu nanti akan kami rumuskan,” jelas Suahasil.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman menghadapi tiga agenda fiskal setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026. Ketiga agenda tersebut meliputi penyelesaian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 yang telah memasuki kuartal IV, persiapan pelaksanaan APBN 2027 yang telah disahkan DPR RI namun masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, serta konsolidasi Kementerian Keuangan melalui reformasi internal.

“Saya siap membantu proses konsolidasi dan mendorong transformasi yang telah dijalankan Kemenkeu,” ujarnya.

Wamenkeu Nurkholisoh akan memanfaatkan pengalaman dua dekadenya di Bank Indonesia untuk menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Meski memiliki lingkungan kerja berbeda, dia mengaku cukup familiar dengan Kemenkeu karena selama berkarier di bank sentral sering berkoordinasi dengan instansi tersebut.