Anggaran DKI Makin Ketat, Nabilah Ingatkan Tiga Masalah Klasik Ini Tetap Harus Jadi Prioritas

JAKARTA – Pemangkasan dana transfer ke daerah menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran. 

Dalam situasi ini, penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan lahan pemakaman harus menjadi prioritas utama Pemprov karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsyi, M.Si, menyikapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 menyusut hingga sekitar Rp81,2 triliun.

Meski situasi fiskal daerah mengalami tekanan, Nabilah yang juga anggota komisi D DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa anggaran untuk layanan dasar publik termasuk pemakaman, pengelolaan sampah, dan terkhusus pengendalian banjir harus dipertahankan secara prioritas.

“Pemotongan DBH ini adalah realita yang tak bisa kita pungkiri, namun demikian pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan layanan pemakaman warga bukanlah bagian yang bisa dikorbankan. Ini hak dasar warga Jakarta,” tegas Nabilah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10).

Legislator muda ini mendorong Pemprov DKI untuk melakukan prioritisasi anggaran dalam APBD 2026 nanti, dengan mempertahankan belanja wajib bagi masyarakat. 

Dia mengingat bahwa layanan dasar adalah komitmen moral dan hukum.

“Anggaran untuk layanan warga kebersihan, hunian layak, keamanan lingkungan itu investasi dalam kota yang manusiawi. Jakarta yang ingin maju sebagai kota global harus konsisten memperjuangkan layanan dasarnya,” tutup Nabilah.