PM Wanita Pertama Jepang, Sanae Takaichi, Langsung Gaspol Reformasi Militer dan Ekonomi

JAKARTA - Sanae Takaichi resmi mencatat sejarah sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang. Pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) itu berjanji memperkuat ekonomi, memperluas peran militer, dan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Takaichi berhasil memperoleh 237 suara di majelis rendah dan 125 suara di majelis tinggi dari parlemen dua Jepang, sehingga menjadi perdana menteri ke-104 Jepang pada era pascaperang.

Takaichi dikenal memiliki pandangan keras (hawkish) terhadap China, Korea Utara dan Selatan, serta terkait sejarah perang Jepang.

Segera setelah kemenangan Takaichi dipastikan, pejabat senior LDP menyatakan bahwa menekan inflasi dan memperkuat ekonomi akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

Berikut fakta mengenai arah kebijakan Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi, yang dirangkum dari sejumlah sumber

Fokus pada pertahanan dan ekonomi

Sanae Takaichi akan memusatkan perhatian awal pemerintahannya pada ekonomi nasional serta penguatan pertahanan Jepang, yang selama ini dibatasi oleh konstitusi pasifis negara tersebut.

Takaichi berencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dengan menaikkan anggaran militer dari 1 persen menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia juga ingin mengamandemen Pasal 9 Konstitusi, yang melarang Jepang memiliki kekuatan tempur, guna memperkuat kemampuan pertahanan negara.

Pemimpin baru berusia 64 tahun itu telah menginstruksikan para menteri dan pejabat dalam rapat kabinet pertamanya untuk menyusun sejumlah paket stimulus.

Takaichi berjanji akan segera menghapus tarif sementara pajak bensin dan menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak dari 1,03 juta yen (sekitar Rp112,62 juta), dengan mempertimbangkan masukan dari partai oposisi.
 

Bentuk pos kabinet khusus untuk warga asing

Segera setelah terpilih, Sanae Takaichi, membentuk jabatan khusus untuk urusan warga negara asing di kabinetnya pada Selasa (21/10).

Anggota parlemen konservatif Kimi Onoda ditunjuk untuk posisi baru tersebut guna mendorong masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dengan warga negara asing.

Pembentukan pos tersebut dilatarbelakangi oleh LDP dan mitra barunya, Partai Inovasi Jepang (JIP), yang pada 20 Oktober menandatangani perjanjian koalisi untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan warga asing dan membentuk jabatan menteri guna mengawasi pelaksanaannya.

Tak hanya itu, Takaichi juga menunjuk dua perempuan ke dalam kabinetnya, termasuk Satsuki Katayama sebagai menteri keuangan perempuan pertama Jepang.

Janji hidupkan kembali diplomasi dengan AS

Berbicara dalam konferensi pers pertamanya setelah terpilih sebagai perdana menteri, Takaichi berjanji untuk mengembalikan kejayaan diplomasi Jepang dan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat.

Di sisi ekonomi, Jepang—ekonomi terbesar keempat di dunia—saat ini menghadapi tarif impor sebesar 15 persen dari Amerika Serikat, di tengah perlambatan ekonomi domestik.

Takaichi menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak tarif AS terhadap perekonomian Jepang.

Ia menegaskan bahwa aliansi Jepang–Amerika Serikat adalah fondasi utama kebijakan diplomatik dan keamanan Jepang.

Trump sendiri dijadwalkan akan menghadiri KTT ASEAN di Malaysia, dan kemudian mengunjungi Korea Selatan serta Jepang setelahnya.

Pasar keuangan Jepang melonjak

Pasar keuangan Jepang langsung melonjak tajam minggu ini, menandakan rasa lega para investor setelah berminggu-minggu ketidakpastian politik berakhir dengan terbentuknya pemerintahan baru.

Indeks Nikkei 225 naik lebih dari 3 persen pada Senin (20/10) setelah LDP yang berkuasa mencapai kesepakatan koalisi dengan JIP untuk membentuk pemerintahan.

Kendati Takaichi berjanji bahwa fokus utamanya dalam waktu dekat adalah memperbaiki ekonomi Jepang.

Namun, optimisme pasar sedikit tertahan oleh pertanyaan seputar disiplin fiskal dan kebijakan moneter, karena para investor menimbang rencana belanja dan pemotongan pajak pemerintah baru terhadap sikap hati-hati Bank of Japan dalam menghadapi inflasi.