Indonesia Siapkan 1 Juta Hektare Tebu untuk Bahan Bakar E10, Pemerintah Gaspol Kurangi Impor Energi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk meluncurkan bahan bakar campuran etanol 10 persen atau E10 dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan sedikitnya satu juta hektare lahan tebu agar dapat memproduksi etanol dalam jumlah yang cukup secara mandiri.

Menteri Koordinator Urusan Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, tambahan 10 persen campuran etanol dalam bahan bakar akan menuntut perluasan lahan tebu secara besar-besaran. Menurutnya, langkah ini juga akan mendorong kesejahteraan petani karena hasil panen mereka akan terserap sepenuhnya untuk kebutuhan industri energi.

“Kalau kita tambahkan 10 persen etanol saja, kita perlu satu juta hektare tebu,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Etanol merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari fermentasi tanaman seperti tebu, singkong, dan ubi jalar. Bahan bakar ini diharapkan menjadi pilar penting dalam upaya Indonesia beralih menuju energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Zulkifli memperkirakan, jika perluasan tersebut terealisasi, Indonesia dapat menghasilkan hingga 80 juta ton tebu per tahun. Produksi masif ini akan membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menambah nilai ekonomi bagi petani di berbagai daerah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah menyiapkan pabrik pengolahan tebu di Merauke, Papua Selatan, sebagai salah satu proyek strategis nasional. Pabrik tersebut ditargetkan memproduksi antara 150.000 hingga 300.000 kiloliter etanol setiap tahun ketika beroperasi penuh.

Fasilitas itu akan berdiri di atas lahan seluas dua juta hektare di Distrik Jagebob, yang ditargetkan rampung pada 2027. Proyek besar ini menjadi tonggak penting dalam agenda transisi energi Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan kebijakan E10 dapat diterapkan sepenuhnya pada 2027 atau 2028. Ia memastikan seluruh kendaraan yang dijual di Indonesia sudah kompatibel dengan bahan bakar yang mengandung hingga 20 persen etanol.

“Kita ingin mengurangi ketergantungan pada impor dan menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih serta ramah lingkungan,” ujar Bahlil.

Penerapan E10 akan berjalan beriringan dengan program biodiesel nasional yang sudah berjalan, yakni B40 yang menggunakan 40 persen campuran minyak sawit. Program tersebut bahkan direncanakan meningkat menjadi B45 atau B50 pada 2026 sebagai bagian dari agenda bioenergi nasional.

Selain fokus pada bahan bakar nabati, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap petani lokal melalui kebijakan pembatasan impor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengumumkan pembatasan impor singkong dan etanol untuk memastikan produk dalam negeri terserap secara maksimal.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian energi dan perlindungan terhadap petani lokal. Pemerintah ingin memastikan setiap hasil pertanian dalam negeri dimanfaatkan secara optimal sebelum membuka keran impor.

“Ini keputusan strategis yang diperintahkan langsung oleh Presiden. Kalau pasokan dalam negeri cukup, impor tidak akan diizinkan,” tegas Amran.

Ia menambahkan, petani singkong lokal akan menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku etanol. Dengan demikian, kebijakan energi baru ini tidak hanya menekan impor, tetapi juga menumbuhkan sektor pertanian dan memperkuat ekonomi daerah.

Langkah agresif pemerintah menuju bahan bakar E10 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dan mempercepat transisi energi hijau. Jika seluruh target berjalan sesuai jadwal, Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen bioenergi terbesar di Asia Tenggara pada akhir dekade ini.