Mayoritas Warga Filipina Nilai Korupsi Makin Parah

MANILA - Sebanyak 97 persen warga Filipina meyakini bahwa korupsi di pemerintahan negara tersebut "meluas," menurut survei nasional yang dirilis oleh firma jajak pendapat independen pada Rabu (15/10).

"Secara keseluruhan, warga Filipina memiliki pandangan negatif terhadap korupsi di negara tersebut, dengan hampir seluruh responden menggambarkan korupsi di pemerintahan meluas (97 persen), dan sebagian besar dari mereka melihat peningkatan korupsi di pemerintahan dalam 12 bulan terakhir (85 persen), dan memandang korupsi sebagai bagian yang normal dari politik Filipina (59 persen)," ungkap survei terhadap 1.200 orang dewasa yang dilakukan pada September oleh lembaga jajak pendapat Pulse Asia Research Inc. tersebut.

Survei itu menguraikan bahwa warga Filipina sepakat dengan pandangan bahwa korupsi di pemerintahan meluas, dan pada dasarnya terjadi secara universal, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di setiap subkelompok geografis dan sosioekonomi.

"Bagi sebagian besar hingga mayoritas orang dewasa Filipina, menerima atau memberikan suap (75 persen), penyalahgunaan dana publik atau sumber daya perusahaan (67 persen), dan menawarkan atau menerima uang pelicin (64 persen) merupakan tindakan korupsi," papar survei tersebut.

Hampir separuh populasi orang dewasa di Filipina mengidentifikasi insider trading (perdagangan saham yang memanfaatkan informasi penting yang belum diungkapkan ke publik) atau penipuan keuangan sebagai tindakan korupsi, diikuti oleh sekumpulan tanggapan yang mencakup penghindaran pajak atau persyaratan regulasi, serta nepotisme atau favoritisme dalam proses perekrutan atau promosi di dunia kerja, imbuh survei itu.

Survei itu dilakukan saat Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina sedang menyelidiki penyimpangan dalam proyek infrastruktur di seluruh negara tersebut, terutama proyek pengendalian banjir.

Pada September, aksi unjuk rasa besar-besaran digelar di Manila dan sejumlah kota besar lainnya di Filipina, menentang korupsi meluas yang melibatkan para pejabat tinggi yang mengawasi proyek pengendalian banjir dan proyek-proyek terkait pemerintah lainnya.