Riau Mencapai Prestasi Gemilang Bidang Kesehatan, Universal Helth Coverage Nyaris Capai 100 Persen

PEKANBARAU – Kesehatan adalah barang yang sangat mahal. Untuk itu, bila warga bisa berobat gratis, sungguh membanggakan. Itulah yang dicapai Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyampaikan saat ini "Universal Health Coverage” (UHC) atau cakupan kesehatan semesta sudah mencapai 99,02 persen, nyaris 100 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Riau, Widodo, mengatakan capaian UHC 99,02 persen tersebut setelah Gubernur Riau menambah kuota sebanyak 234.403 peserta. Sebelumnya dalam dua tahun terakhir Provinsi Riau belum mencapai UHC yang ditetapkan sebesar 98 persen.

"Syukurlah komitmen Gubernur Riau meningkatkan layanan kesehatan, dengan peningkatan kuota sebanyak 234.403 peserta, sehingga per 1 Oktober kita Riau memperoleh UHC dengan persentase 99,02 persen," katanya di Pekanbaru, Senin.

Widodo menyebut pihaknya melakukan penambahan kuota itu dengan mengalokasikan anggaran cukup besar melalui pembagian anggaran antara provinsi dan kabupaten kota. Di mana 55 persen dari provinsi dan 45 persen kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kabupaten kota se-Riau bisa menyediakan anggaran sesuai dengan kewajiban pembagian anggaran tersebut. Dengan harapan semua kabupaten kota di Riau bisa menerima UHC.

Dia mengaku sudah membuat surat edaran ke bupati/wali kota untuk dapat menyediakan anggaran terkait penambahan kuota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. Dengan begitu anggaran disiapkan Pemprov Riau tidak mubazir.

"Jadi tidak ada alasan tidak ada anggaran, karena di sini ada kewajiban pembagian anggaran. Sebab dengan semua daerah bisa UHC, maka akses layanan kesehatan masyarakat Riau mudah dicapai dengan menggunakan kartu tanda penduduk sudah bisa berobat," tambahnya.

Dengan capaian tersebut, lanjut Widodo, saat ini UHC Provinsi Riau secara nasional berada diperingkat 26 dari sebelumnya diposisi 33 se-Indonesia. Hal itu lanjut dia sebagai komitmen Pemprov Riau membayarkan iuran jaminan kesehatan, guna memastikan seluruh masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan tanpa memikirkan finansial.

Lampung Barat-BPJS

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), terus meningkatkan komitmennya dengan menggandeng BPJS dalam menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Saya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan,” kata Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, saat dihubungi dari Lampung Selatan Rabu.

Menurutnya, untuk memastikan hal tersebut, pihaknya telah menggelar audiensi bersama BPJS Kesehatan guna membahas terkait sinkronisasi pelaksanaan program JKN dan Universal Health Coverage (UHC) serta keaktifan peserta di Lamban Dinas Bupati, di Pekon (Desa) Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit Rabu.

“Kita diberi tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk target UHC, nanti akan kita kaji kembali dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, karena saat ini kondisi fiskal masih cukup berat,” katanya.

Tidak hanya membahas JKN, untuk memberikan pelayanan maksimal, pihaknya menyoroti adanya sejumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang datanya tidak lagi aktif.

Oleh karenanya, Ia meminta Dinas Sosial untuk segera melakukan langkah-langkah koordinatif agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

“Kalau ada penerima PBI-JK yang namanya hilang, saya minta Dinas Sosial segera berupaya, bila perlu berkomunikasi langsung dengan Kementerian Sosial. Karena jika memang mereka berhak, tentu harus tetap mendapatkan haknya. Untuk teknisnya nanti kita koordinasikan bersama BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Wahyu Santoso, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Lampung Barat dalam optimalisasi program JKN, khususnya terkait kepesertaan UHC dan keaktifan peserta lPBI-JK.

“Kami berdiskusi dengan Bapak Bupati mengenai program JKN di Lampung Barat, termasuk keikutsertaan peserta UHC. Ada beberapa peserta PBI-JK yang nonaktif, dan kami berharap pemerintah daerah melalui Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan dapat mengimbau masyarakat agar segera melakukan aktivasi kembali,” katanya.

Ia juga menambahkan, pentingnya kedisiplinan pembayaran iuran, baik untuk peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah maupun masyarakat umum.

“Kami berharap iuran peserta, termasuk dari PNS daerah, dapat dibayarkan tepat waktu sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Lampung Barat akan menjamin pelayanan kesehatan masyarakat berjalan lancar dan cakupan JKN semakin luas,” ujarnya.