Program TKM, Kartu As Menaker untuk Buka Peluang Kerja Baru di Tengah Lesunya Ekonomi

JAKARTA – Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi isu klasik yang terus membutuhkan perhatian serius. Di satu sisi, jumlah angkatan kerja terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk usia produktif.

Namun di sisi lain, lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menampung semuanya. Akibatnya, pengangguran terbuka masih terjadi, terutama di kalangan muda dan lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja.

Selain itu, kualitas tenaga kerja juga masih menjadi tantangan. Banyak perusahaan mengeluhkan kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang dimiliki para pencari kerja.

Sementara itu, pekerja sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja, yang berarti banyak di antara mereka belum mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kerja yang layak.

Transformasi digital dan otomatisasi juga menambah dinamika baru. Teknologi menghadirkan peluang besar, namun sekaligus mengancam pekerjaan tradisional.

Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah, dunia pendidikan, dan industri dapat bergerak selaras dalam menyiapkan tenaga kerja yang adaptif, terampil, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Secara keseluruhan, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas, perlindungan, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.

“TKM adalah solusi bangsa karena mereka memiliki semangat wirausaha. Saya apresiasi TKM yang buka bengkel, usaha menjahit maupun usaha roti atau kue,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/10).

Lebih lanjut, Yassierli menyatakan penandatanganan kerja sama para pemangku kepentingan terkait program ini pun menjadi sangat strategis.

Ia mengatakan, Kemnaker ingin memastikan setiap program TKM menjadi bagian dari ekosistem besar yang mengintegrasikan pelatihan teknis, konseling usaha, akses pasar, dan dukungan pembiayaan.

“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas lokal, serta seluruh peserta TKM, untuk terus memperkuat kolaborasi ini,” katanya.

Menaker pun menambahkan kerja sama tersebut dapat menjadi wujud nyata dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Ia menyadari masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam mengakses dunia kerja, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan klien rehabilitasi narkotika.

“Kita siap memfasilitasi memberikan mereka yang membutuhkan dukungan, bimbingan, serta akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja maupun kewirausahaan,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Darmawansyah mengatakan pembekalan TKM selanjutnya akan berdampak bukan hanya pengentasan pengangguran.

“Tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan daya saing usaha, serta penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan dan inklusif,” katanya.