Pemkot Yogyakarta Luncurkan GeoTaktis, Perkuat Kebijakan Berbasis Data dan Wilayah

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta resmi meluncurkan GeoTaktis, sistem data terintegrasi yang memadukan data sektoral dengan data kependudukan guna memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan wilayah. Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo didampingi Wakil Wali Kota Wawan Harmawan di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/10).

Sistem GeoTaktis menjadi inovasi baru dalam tata kelola data pembangunan yang lebih akurat, dinamis, dan berdaya guna. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) sebagai wali data, serta dimoderatori oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Wali Kota Hasto menekankan bahwa pengelolaan data yang akurat dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan publik.

“Kalau saya sebagai dokter, data itu sama seperti diagnosis, sedangkan program itu terapinya. Kalau datanya tidak ada, apalagi data real-time, itu seperti dokter yang tidak tahu diagnosis pasiennya. Bagaimana mau mengobati?” ujarnya.

Hasto menilai, dengan pengembangan data geospasial, Pemkot Yogyakarta telah melangkah lebih maju. Ia berharap aparatur pemerintah dapat semakin terampil menginterpretasikan serta meng-overlay data dari berbagai sumber agar hasil analisis mudah dipahami masyarakat.

“Datanya sudah bagus, hanya saja mereka perlu dilatih agar bisa menjelaskannya dengan sederhana. Saya minta nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar, misalnya potret satelit rumah-rumah yang bisa diklik untuk melihat data kepala keluarga, alamat, dan keterangan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Hasto, pemanfaatan GeoTaktis akan mempermudah penentuan prioritas intervensi kebijakan, seperti dalam penanganan stunting.

“Misalnya dari 90 anak stunting, ternyata ada lima keluarga yang belum punya jamban sehat. Maka fokusnya kita ke lima keluarga itu dulu. Jadi jelas, terarah, dan cepat,” paparnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga validitas data agar tidak sekadar menjadi arsip yang tidak digunakan.

“Kalau data mati, berarti tidak bisa dihubungkan dengan masalah di lapangan, atau datanya bagus tapi tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Hasto menambahkan, kesalahan dalam membaca data bisa berakibat fatal sehingga kehati-hatian mutlak diperlukan. “Kita tidak boleh menyesuaikan data dengan logika sendiri. Harus hati-hati, karena kalau salah menafsir, hasilnya bisa keliru,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong perangkat daerah untuk terus berlatih meng-overlay variabel data agar analisis dapat dilakukan cepat dan efisien. Kemampuan membaca data mikro dan kontinu dinilai penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih presisi, termasuk dalam pembagian desil.

“Kalau kita punya data mikro dan data kontinu seperti penghasilan, kita bisa bikin desil, dari desil 1 sampai 10. Jadi nanti masyarakat bisa tahu, masuk desil berapa,” jelasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki menjelaskan bahwa GeoTaktis merupakan bagian dari platform BIJAK (Business Intelligent untuk Kebijakan Kota Yogyakarta). Aplikasi tersebut dapat diakses melalui laman https://bijak.jogjakota.go.id.

“Melalui sistem ini, data sektoral dioverlay dengan data kependudukan yang terdiri dari data penduduk dan keluarga, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan,” terangnya.

Dalam sistem BIJAK juga terdapat fitur Biotaktis, yakni penyajian data bio-spasial penduduk berisiko yang diidentifikasi dari berbagai atribut keluarga, seperti faktor kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Keluarga berisiko perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah munculnya masalah kesehatan seperti stunting. Dengan identifikasi dan penanganan yang tepat, mereka dapat dibimbing untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Melalui Biotaktis, data lintas sektor diolah menjadi wawasan taktis yang menampilkan peta spasial hingga ke tingkat kemantren, kelurahan, RT/RW, bahkan titik koordinat individu, lengkap dengan data agregat untuk analisis makro. Sistem juga menyediakan data By Name By Address (BNBA) yang hanya dapat diakses oleh pimpinan untuk kebutuhan strategis.

Septi menambahkan, pengembangan GeoTaktis melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DLH, serta BKAD.

Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono menegaskan bahwa seluruh pemanfaatan data dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi dan akuntabilitas publik.

“Karena bersinggungan dengan regulasi informasi publik, setiap sektor yang mengakses atau menggunakan data wajib memiliki perjanjian kerja sama dan non-disclosure agreement (NDA). Dengan demikian, jelas siapa yang memanfaatkan data dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan tiga aspek utama digitalisasi data di Kota Yogyakarta, yakni integrasi data, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas pemanfaatan.