ESDM Dorong Nelayan Gunakan PLTS untuk Penyimpanan Ikan

Penggunaan PLTS diharapkan menjadi solusi hemat energi untuk penyimpanan hasil tangkapan ikan sekaligus mendukung transisi energi bersih di wilayah pesisir.

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan nelayan menggunakan fotovoltaik (PV) untuk menjadi sumber energi dalam cold storage atau gudang penyimpanan ikan, untuk menciptakan demand pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Demand creation itu kami melihatnya, misalkan pemakaian PV di cold storage,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam “Delivering Impactful Energy Transition” di Jakarta, Senin (6/10).

Seperti dikutip dari Antara, penggunaan PLTS bagi para nelayan tak terbatas di gudang penyimpanan. Nelayan, kata dia, juga bisa memanfaatkan PLTS untuk kebutuhan penerangan saat melaut pukul 2 pagi.

“Jam 2 pagi itu mereka (nelayan) sudah jalan, penerangannya menggunakan baterai dari sel surya, sehingga tidak boros solar, tidak bolos diesel,” tutur Eniya.

Menurut Eniya, program-program penggunaan PLTS bagi para nelayan, meski kapasitasnya cenderung kecil, efektif untuk turut mewujudkan target pemanfaatan PLTS sebesar 100 GW.

Upaya mengarusutamakan penggunaan PLTS tidak terbatas di kalangan nelayan. Eniya juga menargetkan agar koperasi desa, puskesmas, hingga kendaraan listrik juga menggunakan PLTS sebagai sumber listriknya.

Langkah itu, kata Eniya, juga selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pertumbuhan PLTS.

“Program-program kecil seperti ini kami akan address, ya, di dalam penggunaan 100 GW fotovoltaik,” ujar Eniya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

Kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

Butuh Investasi

Pada kesempatan itu, Eniya menyatakan pemerintah terus mempercepat program dedieselisasi atau penggantian pembangkit listrik berbasis diesel dengan energi baru terbarukan (EBT), khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Indonesia timur itu harga diesel di sana untuk membangkitkan 1 kWh listrik itu membutuhkan 70 sen. Jadi, saat ini kita menikmati listrik harganya cuma 3–4 sen (per kWh), sedangkan di sana (Indonesia timur) sangat tinggi,” ucapnya.

Dedieselisasi merupakan program yang diinisiasi oleh PT PLN untuk mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit EBT, seperti PLTS yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi (baterai).

Yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini, tutur Eniya, adalah menentukan harga listrik yang dihasilkan oleh PLTS dan disimpan di dalam baterai.

“Baterainya rada banyak, itu kami masih diskusi terus,” tuturnya.

Eniya berupaya untuk meningkatkan jumlah pembangkit listrik dari energi terbarukan di sana.

Akan tetapi, pembangunan pembangkit listrik EBT membutuhkan investasi senilai 1.682 triliun rupiah.

“Itu bukan angka yang kecil, kami inginkan adanya kolaborasi internasional dengan JETP,” kata Eniya.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyampaikan program dedieselisasi butuh diakselerasi dengan target finalisasi yang jelas. Padahal pelaksanaan program dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan memberikan manfaat, di antaranya berupa pengurangan biaya pembangkitan listrik lokal dan mengurangi kebutuhan diesel dan impornya.