Kemenko Perlu Direvitalisasi untuk Tingkatkan Kinerja

Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran kabinetnya dengan melantik Jenderal TNI HOR Purna­wirawan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keaman­an (Menko Polkam) di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9). Pergantian ini menjadi bagian dari reshuffle kabinet yang disebut sebagai upaya mem­perkuat stabilitas pemerintah­an di tengah dinamika politik nasional.

Djamari Chaniago didapuk menggantikan posisi Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelum­nya menjabat Menko Polkam ad interim. Kehadiran­nya diharap­kan mampu memperkokoh koordinasi an­tarlembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan serta mengawal kebijakan strategis pemerintah di sektor tersebut. Untuk mengulik lebih dalam mengenai rancangan kerja Djamari Chaniago sebagai menteri baru Menko Polkam, jurnalis Koran Jakarta, Paun­dra Zakirulloh, berkesempat­an untuk berbincang bebera­pa kali. Berikut petikannya.

Bagaimana ceritanya hingga Bapak dipilih Pre­siden Prabowo menjadi Menko Polkam?

Saya kan berada bersama-sama dengan tim yang berada dengan Pak Sjafrie. Sehingga, katakanlah kontak dengan Pak Presiden kan agak sering.

Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan khusus?

Tidak pernah ada pemba­hasan tentang rencana pe­nunjukan saya sebagai Menko Polkam. Saya baru tahu se­telah menerima telepon dari Istana Negara, sehari sebelum pelantikan. Diberi tahu ka­rena tahapannya naik pangkat dulu, baru pelantikan.

Setelah resmi dilantik, apa fokus Bapak ke depan?

Saya siap menjalankan tugas dalam menciptakan ke­amanan dan stabilitas politik negara.

BPMI SETPRES/CAHYO

Ada pesan khusus dari Presiden Prabowo setelah pelantikan?

Arahan beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Berapa umur saya? 77 tahun berja­lan. Sebentar lagi 77 tahun. Presiden minta kepada saya gunakan sisa umur untuk te­tap mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak ada istilah-istilah yang lain.

Sebelum pelantikan, juga mendapat kenaikan pangkat

Beberapa jam sebelum dilantik, Presiden Prabowo memberikan kenaikan pang­kat kehormatan. Dari Letnan Jenderal TNI (Purn) menjadi Jenderal TNI Kehormatan (Purn). Itu memang bisa ter­jadi.

Ada prioritas rencana kerja?Saya masih harus menerima laporan lengkap dari jajaran Kemenko Polkam. Setelah itu baru saya menentukan prioritas-prioritas kerja. Ya, paling tidak saya setelah menghadap Presiden, lang­sung menyambangi kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat. Saya akan lakukan revitalisasi un­tuk peningkatan kualitas.

Apakah Presiden juga menyinggung soal situasi unjuk rasa akhir Agustus lalu? Presiden menginstruksikan agar Menko Polkam men­jaga situasi tetap kondusif. Kemudian, Presiden menga­takan seperti itu. Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah melihat dan mendapatkan informasi yang lengkap dari Kantor Kemenko Polkam.

Bagaimana dengan refor­masi TNI-Polri dan koordi­nasi antarlembaga?

Itu yang saya bilang, saya lihat dulu. Kalau perbaikan terus-meneruslah ya, masa hanya satu event. Kami jelas perlu dukungan semua, dari masyarakat, untuk kepenting­an ke depan kita. Kita harus bersatu, tidak ada cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari ber­satu, bersama-sama meng­hadapi persoalan bangsa ke depan.

Terkait rencana revitali­sasi, apakah akan mengubah struktur organisasi secara menyeluruh?Tidak. Struktur organisasi Kemenko Polkam tetap se­bagaimana mestinya. Saya tidak berbicara soal bongkar pasang struktur, melainkan bagaimana setiap unit di dalamnya bisa lebih berdaya guna. Tujuannya jelas: me­ningkatkan kinerja kemen­terian demi menciptakan stabilitas politik dan keaman­an negara.

Bisa dijelaskan lebih rin­ci bentuk revitalisasinya?Revitalisasi dilakukan demi meningkatkan kiner­ja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas po­litik dan keamanan negara. Fokusnya bukan mengubah struktur besar, tetapi mem­perkuat yang sudah ada agar kinerjanya lebih maksimal. Mengenai bentuk konkret­nya saya belum bisa sampai­kan secara rinci sekarang. Tapi arahnya demi mening­katkan koordinasi lintas unit. Juga agar mempercepat alur kerja dan memastikan setiap program yang dija­lankan punya dampak nyata bagi stabilitas politik dan keamanan

Ada rencana bertemu dengan Sjafrie Sjamsoeddin dalam waktu dekat?

Ya kira-kira begitu, kalau beliau ada waktu. Saya akan koordinasi dengan bapak. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi antara Kemenko Polkam dan jajaran kemen­terian maupun instansi di bawah koordinasi kami. Salah satunya Kementerian Perta­hanan.

Apa yang diharapkan dari koordinasi?

Koordinasi akan dilakukan antarkementerian. Lalu kita lihat adakah bottle neck di situ. Dengan begitu, ham­batan bisa segera diatasi.

Seberapa penting koor­dinasi?

Sangat penting. Sebab dengan koordinasi yang kuat baik internal maupun ekster­nal kementerian, Kemenko Polkam dapat menunaikan tugas sesuai dengan amanah Presiden.

Jadi bisa dikatakan lang­kah awal Bapak di Kemenko Polkam ini fokus pada pe­nguatan koordinasi lintas lembaga?

Betul. Itu prioritas utama saya sekarang. Dengan koor­dinasi yang solid, stabilitas politik dan keamanan negara bisa lebih terjamin.

Apa yang menjadi pertim­bangan utama dalam mene­ruskan kerja-kerja Kemenko Polkam?

Karena ini sudah men­jadi arahan Presiden, kita ikuti. Beliau menginginkan Kemenko Polkam sebagai garda koordinasi politik dan keamanan berjalan efektif. Pak Sjafrie waktu menjadi Menko ad interim juga sudah menekankan hal itu. Jadi saya tinggal melanjutkan dan memperkuat.

Apakah revitalisasi juga menyangkut penguatan sumber daya manusia inter­nal Kemenko Polkam?

Betul. SDM itu kunci. Revi­talisasi tidak akan berarti tan­pa dukungan orang-orang di dalamnya. Kita bicara tentang kapasitas, kecepatan, dan profesionalisme. Semua itu harus terus ditingkatkan.

Bapak datang dari latar belakang militer, bagaimana pengalaman itu akan berpe­ngaruh dalam menjalankan revitalisasi di kementerian sipil ini?

Pengalaman saya di militer mengajarkan pentingnya disi­plin, efektivitas, dan struktur komando yang jelas. Itu yang saya bawa ke sini. Revitalisa­si berarti membuat organi­sasi bekerja seperti mesin yang teratur, tidak boleh ada hambatan yang mengganggu jalannya koordinasi.

Ada target waktu untuk proses revitalisasi?

Revitalisasi itu bukan proyek sekali jadi. Ini proses berkesinambungan. Jadi tar­getnya adalah bagaimana se­tiap periode ada peningkatan nyata. Saya tidak bicara soal hitungan bulan atau tahun, tapi tentang kesinambungan kerja.

Bapak telah melaksana­kan rapat perdana sebagai Menko Polkam. Apa yang menjadi pembahasan uta­ma?

Salah satu yang kita bicara­kan adalah masalah ke dalam adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu di­perkuat.

Apakah ini terkait dengan desk penindakan yang se­belumnya dibentuk Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan?

Betul. Kita memang me­lakukan evaluasi terhadap desk-desk tersebut. Seluruh desk itu telah memberikan kontribusi baik untuk nega­ra. Tetapi kita perlu menilai lagi efektivitasnya di situasi sekarang. Namun, kita belum bisa memastikan apakah desk ini menjadi model utama. Saat ini masih dalam tahap evaluasi apakah konsep pe­nindakan lewat desk-desk itu akan diadopsi kembali atau perlu ada penyegaran.

Budi Gunawan memben­tuk desk karhutla, narkoba, korupsi, hingga P2MI. Apakah desk-desk itu tetap relevan?

Desk-desk itu dulu me­mang bekerja lintas instansi. Ada kontribusi positif dari situ. Tapi kita perlu menim­bang lagi apakah mekanisme serupa masih tepat dipakai sekarang.

Sikap Kemenko Polkam terkait penunjukan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian?

Kami juga akan memberi­kan masukan juga. Karena Polri berada di bawah koordi­nasi Kemenko Polkam, tentu kami punya ruang untuk menyampaikan pandangan dalam proses reformasi kepo­lisian.

Misalnya?

Masukan bisa terkait kebijakan, arah pembenah­an, maupun evaluasi kinerja Polri. Prinsipnya, kami ingin reformasi kepolisian berjalan sesuai dengan kebutuhan ma­syarakat dan negara.

Selain memberi masuk­an, apakah juga akan mene­rima laporan?

Kalau di sini akan ada se­perti yang Anda katakan itu, yang akan dimotori oleh Pak Dofiri, ya tentunya kami juga dilaporin. Itu penting agar koordinasi berjalan efektif.

Bagaimana koordinasi antara Kemenko Polkam dan Dofiri ke depan?

Saya yakin koordinasi akan berjalan dengan baik. Tuju­annya jelas, demi terciptanya reformasi Polri yang baik dan bisa menjawab tantangan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Apakah masukan dari Kemenko Polkam akan lang­sung diarahkan ke Presiden atau cukup melalui Dofiri?

Kami akan berkoordinasi dengan Pak Dofiri, karena beliau ditugaskan Presiden secara khusus. Tapi tentu hasilnya tetap akan bermuara ke Presiden.

Reformasi kepolisian ini kan juga terkait dengan ren­cana pembentukan Komisi Reformasi Polri. Bagaimana pandangan Bapak?

Komisi itu nanti akan me­rumuskan gagasan perubah­an yang dibutuhkan Polri. Kami tentu akan ikut terlibat secara aktif, karena peran Ke­menko Polkam adalah men­jaga agar reformasi berjalan sesuai dengan kepentingan stabilitas politik dan keaman­an negara.

Jadi, siap bekerja sama dengan Dofiri dalam agenda besar ini?

Ya, tentu. Kami akan men­dukung penuh, memberikan masukan, dan memastikan koordinasi berjalan lancar demi keberhasilan reformasi Polri.