Ekonomi Harus Tumbuh Tinggi Guna Wujudkan Zero Deficit Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk merealisasikan cita-cita Presiden Prabowo Subianto mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih seimbang atau zero deficit, maka langkah yang diperlukan adalah mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga penerimaan negara makin deras, dan pemerintah tak lagi perlu menarik utang untuk membiayai pembangunan.

“Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita enggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” kata Menkeu di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9).

Menanggapi niat Menkeu tersebut, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyambut baik hal itu. Selama ini jelasnya, paradigma bahwa defisit adalah keniscayaan justru membuat pemerintah terjebak pada penerbitan surat berharga negara (SBN).

Instrumen tersebut menjadi favorit bagi bank-bank, sehingga lebih memilih menaruh dana pada surat utang ketimbang menyalurkannya kepada sektor riil.

“Dengan defisit nol, pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan SBN yang membuat direksi bank ongkang-ongkang kaki, hanya mengandalkan bunga, tanpa bekerja maksimal memacu ekonomi nasional,” kata Salamuddin di Jakarta, Rabu (24/9).

Ia menegaskan, selama ini keuntungan besar bank berasal dari bunga obligasi negara, bukan dari aktivitas produktif yang mendorong sektor usaha. Akibatnya, perbankan menikmati laba tinggi, tetapi ekonomi riil berjalan tersendat.

“Dana yang seharusnya berputar di masyarakat justru mengendap di instrumen utang negara,” katanya.

Disiplin fiskal katanya akan memaksa Pemerintah lebih kreatif menggali sumber penerimaan dan menutup kebocoran anggaran, ketimbang menumpuk utang baru. “Inilah saatnya mengembalikan fungsi fiskal agar benar-benar menopang pertumbuhan ekonomi, bukan hanya menguntungkan sektor finansial,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai target defisit nol tetap membutuhkan kehati-hatian. Menurutnya, dalam jangka menengah pemerintah perlu fokus pada reformasi birokrasi dan pencegahan kebocoran anggaran.

“Disiplin fiskal artinya pengeluaran tidak boleh serampangan, tidak boleh bocor. Reformasi kelembagaan di sini menjadi kunci,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga kualitas belanja negara agar benar-benar produktif. Belanja yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan sosial dinilai lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang sekadar menutup defisit.

“Kalau pengeluaran diarahkan dengan benar, hasilnya akan lebih terasa bagi masyarakat dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan,” ujarnya.

Konsistensi Pemerintah menjaga kredibilitas fiskal kata Aloysius akan menentukan keberhasilan. Pasar keuangan dan investor akan lebih percaya bila melihat reformasi kelembagaan berjalan nyata. “Kalau kredibilitas fiskal terjaga, kepercayaan investor meningkat, dan itu bisa membantu pembiayaan pembangunan dengan lebih sehat,” kata Aloysius.

Terlalu Ambisius

Diminta dalam kesempatan lain, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, sah-sah saja jika Pemerintah menargetkan defisit 0 persen, meskipun target tersebut terlalu ambisius. Mungkin kalau untuk target (defisit 0 persen) jangka panjang masih rasional.

“Dalam praktik internasional, dana publik finance management (PFM) negara modern justru memanfaatkan defisit sebagai instrumen stabilisasi ekonomi,”ungkapnya.

Menurut Badiul, Pemerintah lebih realistis, bila fokus pada menurunkan defisit secara bertahap sambil memperluas basis penerimaan negara. Keseimbangan primer (primary balance surplus) bisa menjadi tahap antara menuju APBN nol defisit.

Apalagi jika melihat postur APBN saat ini, lebih dari 70 persen sudah tersedot untuk belanja wajib (gaji ASN, bunga utang, transfer ke daerah dan subsidi), ditambah porsi belanja mandatori seperti pendidikan 20 persen dan kesehatan, sehingga ruang fleksibilitas fiskal semakin kecil.

Kalau defisit ditekan menjadi 0 persen, maka konsekwensinya belanja pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) bisa tertekan.

Pemerintah papar Badiul harus memperkuat efisiensi belanja yang sudah diamanatkan Presiden Prabowo, terutama dengan memangkas belanja belanja yang non-produktif, dan merasionalisasi kembali rencana tata kelola defisit agar lebih realistis dengan menurunkan defisit secara bertahap ke kisaran 2 persen atau lebih rendah.

“Pendekatan gradual ini menjaga kredibilitas fiskal, tetap memberi ruang fleksibilitas menghadapi guncangan global, dan sekaligus menyiapkan fondasi menuju APBN seimbang di masa depan,”tutup Badiul.