Hati-hati Janjikan Pertahanan Subsidi Tanpa Batasan yang Jelas

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan tidak setuju dengan usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla soal pengurangan subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju," kata Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kondisi dinamika global akibat konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi internasional tidak dimungkiri akan membebani keuangan negara. Namun, dia tidak setuju jika kebijakan yang diambil justru menekan masyarakat kurang mampu.

“Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik. Jangan, dong,” katanya.

Dia memandang akan lebih masuk akal untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi.

“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoir-nya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana,” katanya.

“Jadi, kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” imbuhnya.

Langkah lain yang diperlukan tambahnya adalah memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Ia meyakini jika subsidi LPG tepat sasaran, anggaran yang dialokasikan tidak akan sia-sia.

“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN (Sosial Ekonomi Nasional), tapi juga lakukanlah berulang kali, bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pada Minggu (5/4) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM untuk menekan defisit anggaran di tengah konflik global.

Mulai Bertahap

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dengan kenaikan harga minyak saat ini, subsidi bukannya dikurangi tetapi berpotensi akan bertambah.

“Dengan harga minyak rata-rata 95-100 dollar AS per barrel, subsidi sudah pasti akan meningkat,” kata Fabby.

Pemerintah katanya seharusnya menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) agar kenaikan beban subsidi tidak terlalu besar, yang memaksa memangkas program-program produktif atau meningkatkan utang, serta meningkatkan defisit APBN di atas 3 persen.

Di tengah lonjakan harga minyak Brent yang menyentuh 115 dollar AS per barel, Pemerintah harus berhati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas, mengingat setiap kenaikan 1 dollar AS per barel menimbulkan defisit APBN hingga 6,7 triliun rupiah.

Simulasi IESR menunjukkan risiko pembengkakan anggaran subsidi hingga 460 triliun rupiah tahun ini jika harga rata-rata tertahan di angka 94 dollar AS per barel, sebuah angka yang dapat melumpuhkan kesehatan APBN. Narasi kebijakan harus mulai mengelola ekspektasi publik bahwa ruang fiskal memiliki batas, terutama saat asumsi ICP US$ 70/barel dalam APBN sudah tidak lagi relevan dengan gejolak pasar global saat ini.

Untuk jangka menengah, dia menyarankan Pemerintah mengubah skema subdisi dariberbasis komoditas menjadi subsidi langsung tepat sasaran bagi rumah tangga miskin untuk menghentikan kebocoran anggaran yang tidak efisien.