Celios: Belanja Jumbo Tak Diimbangi dengan Penerimaan Negara!

JAKARTA-Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti pelebaran defisit APBN Tahun 2025 yang sebesar 321,6 triliun rupiah atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2025.

Huda mengakan, jika dilihat tahun 2024, defisit APBN per produk domestik bruto (PDB) 2025 mengkhawatirkan dengan kenaikan yang drastis. Defisit APBN per Agustus 2024 hanya di angka 0,69 persen, sedangkan tahun ini mencapai 1,35 persen. "Artinya semakin mendekati 3 persen per PDB. Menjadi sinyal kuat bahwa belanja pemerintah tidak diiringi dengan kinerja penerimaan negara,"ucap Huda Selasa (23/9).

Pendapatan negara terangnya turun sebesar 7,8 persen. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Artinya kata Huda kemampuan mendapatkan penerimaan berkurang, belanja lebih gencar untuk membiayai proyek proyek jumbo

Maka pemerintah perlu untuk memperketat belanja agar defisit tidak terlalu besar karena penerimaan negara nampaknya akan shortfall (atau berkurang). Belanja jumbo harus dilakukan penyesuaian di tiga bulan terakhir agar menekan defisit APBN agar tidak semakin melebar. 

"Efisiensi harus dilakukan dengan menyasar program prioritas Prabowo yang membutuhkan dana jumbo,"tegasnya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar 321,6 triliun rupiah atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2025. “Defisit APBN 321,6 triliun rupiah atau 1,35 persen PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9).

 Pendapatan negara terkumpul sebesar 1.638,7 triliun rupiah atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini. Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 1.777,3 triliun rupiah. Tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi 1.330,4 triliun rupiah atau 55,7 persen dari outlook. Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi 1.135,4 triliun rupiah atau 54,7 persen dari outlook.

Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi 194,9 triliun rupiah yang setara 62,8 persen dari outlook.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai 306,8 triliun rupiah atau 64,3 persen dari outlook, namun turun signifikan sebesar 20,1 persen. Tren berbeda terlihat pada penyaluran belanja negara yang rata-rata komponen mencatatkan pertumbuhan.

Belanja negara per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar 1.960,3 triliun rupiah atau 55,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 1.930,7 triliun rupiah.

Alami Perlambatan

Belanja pemerintah pusat (BPP) juga tumbuh 1,5 persen, dengan realisasi 1.388,8 triliun rupiah atau setara 52,1 persen dari outlook. Namun, perlambatan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkoreksi 2,5 persen dengan realisasi 686 triliun rupiah yang setara 53,8 persen dari outlook.

Berbeda dengan belanja K/L, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi 702,8 triliun rupiah atau 50,6 persen dari outlook. Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar 571,5 triliun rupiah atau 66,1 persen dari outlook. Realisasi ini tumbuh sebesar 1,7 persen.

Dengan realisasi itu, keseimbangan primer tercatat surplus 22 triliun rupiah. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

Dengan surplus keseimbangan primer maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.