Lonjakan Ekonomi Tak Kokoh, RI Masih Kekurangan Motor Pertumbuhan

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat positif selama ini ternyata belum mampu mengatasi persoalan struktural mendasar. Masalah kemiskinan masih tinggi dan daya beli kelas menengah cenderung stagnan, sehingga manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.

Karena itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan semata. Menkeu baru juga perlu fokus pada strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi menyebut ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2025 atau meningkat dari 4,87 persen pada kuartal I-2025. Namun, lanjutnya, pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh faktor musiman pasca-Lebaran, dan tidak mencerminkan momentum pertumbuhan berkelanjutan.

Dia menambahkan persoalan kemiskinan juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen dari total populasi.

Jumlah absolutnya masih tinggi, yaitu 23,85 juta orang. "Kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang," tegas Badiul, Rabu (10/9).

Tantangan lain, terangnya, defisit APBN masih juga tinggi yang diperkirakan mencapai 662 triliun rupiah atau 2,78 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada akhir 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan fiskal yang perlu diwaspadai.

“Defisit ini berpotensi menjadi salah satu alasan penarikan utang baru,” ujar Badiul.

Badiul menambahkan, pada perkembangan makroekonomi terkini, inflasi pada Juni lalu tercatat 1,87 persen (yoy) atau masih dalam kisaran sasaran target di 1,5-3,5 persen. Meski demikian, dia memperingatkan tekanan inflasi dapat meningkat jika daya beli masyarakat tidak membaik.

Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menunjukkan penurunan signifikan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah nominal simpanan di bawah 100 juta terkontraksi sebesar 0,9 persen per Mei 2025, mencerminkan penurunan kepercayaan dan kemampuan finansial masyarakat.

Ke depan menurut Badiul, tantangan utamanya ada pada konsistensi implementasi dan pengawasan. "Kalau langkah percepatan ini bisa dijalankan dengan disiplin, maka kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, bukan hanya angka di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Belum lagi lanjut dia, tantangan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil, sebagai dampak dari geopolitik."Jika ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pemerintah perlu memeperkuat pondasi perekonomian nasional yaitu sektor riil (UMKM)," pungkasnya.

Pacu Investasi

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9), meminta pemerintah menggenjot investasi agar serapan pekerja meningkat.

Dirinya menyoroti penurunan proyeksi pertumbuhan investasi dari 5,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,2 persen pada 2026. Menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian serius. Untuk itu, dia menekankan pentingnya langkah konkret untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun asing.

“Mestinya ada strategi yang lebih optimistis agar investasi swasta, peran BUMN, maupun Foreign Direct Investment (FDI) bisa masuk ke Indonesia sebesar-besarnya. Dengan begitu kontribusi investasi terhadap pertumbuhan bisa meningkat signifikan, sehingga target pertumbuhan ekonomi 6–7 persen yang disampaikan bisa tercapai,” tegas Amin.