Gubernur Jateng Tegas: Stop Kenaikan Tunjangan DPRD, Kunjungan Luar Negeri Dihapus!

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak akan ada kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Jateng. Ia juga memastikan fasilitas kunjungan luar negeri resmi dihapus, sementara bupati dan wali kota diberi waktu seminggu untuk mengevaluasi besaran tunjangan bersama DPRD daerah masing-masing.

"Kami imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kami pastikan," katanya, usai rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD Jateng dan kabupaten/kota di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis.

Ia juga meminta masing-masing bupati dan wali kota untuk melakukan rapat bersama DPRD setempat untuk mengevaluasi tunjangan.

"Evaluasi tunjangan itu kami kasih waktu satu minggu kepada para Bupati dan Wali Kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing. Intinya itu," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tunjangan untuk kunjungan luar negeri sudah tidak ada.

"Nggak ada, keluar negeri dihapus," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan setiap daerah akan melakukan apprasial (penaksiran nilai) untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan.

Sepekan setelah ini, kata dia, akan dilakukan evaluasi, termasuk di DPRD Jateng.

"Nanti setelah satu minggu akan kami lihat berdasarkan apprasialnya," katanya.

Setelah hasilnya ada, maka akan dibahas kembali dengan Gubernur untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.

"Namanya apprasial, ya dikurangi nanti," katanya.