Hardjuno Wiwoho: Reshuffle Kabinet Harus Perbaiki Tata Kelola Bernegara

JAKARTA – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi.

Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik. “Yang penting membangun sistem transparan agar praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” tegas Hardjuno, Senin (8/9).

Ia juga menyinggung kebijakan defisit anggaran yang membuat utang negara membengkak. Hardjuno berharap ke depan pemerintah berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong bank menyalurkan kredit ke sektor riil. “Kalau bank mengalirkan dana ke rakyat, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi bergerak,” ujarnya.

Hardjuno mengingatkan reshuffle juga punya dimensi politik. Karena itu, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat. “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara,” katanya.

Ia menegaskan, reshuffle harus memberi arah baru pembangunan nasional di tengah tantangan besar, mulai dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. “Kabinet ke depan harus kuat secara politik, tapi juga punya visi hukum yang adil dan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.